Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Puluhan warga Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (14/8/2023). 

Sambil membentangkan sejumlah poster dan sepanduk, mereka bergantian orasi di depan gedung dewan. Warga menuntut pembongkaran pagar yang dibangun perusahaan farmasi PT Bernofarm Pharmaceutical.

Alasannya, bangunan itu berada di jalan desa dan saluran irigasi. “Kami meminta pagar itu dibongkar, dan akses jalan dikembalikan ke fungsinya,” kata Dimas Yamahura, tim advokasi warga saat di gedung dewan. 

Masalah tanah sempadan dan akses jalan warga dengan perusahaan itu terjadi sudah sejak beberapa waktu lalu.

Bahkan pada September 2022 sudah pernah dilakukan mediasi antara warga dengan DPRD Sidoarjo, dinas terkait, pemerintah Desa Tebel dan perwakilan PT Bernofarm.

Ketika itu mereka sepakat melakukan pembongkaran pagar yang dikeluhkan oleh warga tersebut. Namun dari pengakuan warga, pembongkaran itu tidak pernah dilaksanakan sampai sekarang.

Baca juga: BREAKING NEWS: Cagar Budaya Graha Wismilak Surabaya Disita Polda Jatim, Diduga Terkait Korupsi

“Kekecewaan itulah yang membuat warga akhirnya menggelar aksi hari ini. Meminta DPRD Sidoarjo ikut bertindak,” lanjutnya. 

Setelah cukup lama menggelar unjukrasa di depan Kantor DPRD Sidoarjo, pendemo akhirnya ditemui oleh pimpinan dewan bersama Komisi A dan Komisi B DPRD Sidoarjo. 

Dalam pertemuan itu warga menceritakan kronologi persoalan sejak awal hingga sekarang. Termasuk membeber sejumlah persoalan yang terjadi di sana. 

Usai mendengar itu, Komisi A DPRD Sidoarjo berjanji akan mendatangi lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan. 

Baca juga: Aksi Tolak Kedatangan Rocky Gerung di Sampang Memanas, Polisi dan Pendemo Alami Luka

Baca juga: Warga Semen Pagu Kediri Protes Bau Menyengat yang Ganggu Belajar Siswa MI, Akibat Limbah Tahu

“Kita sudah dengar semua masukan dari warga tadi, selanjutnya, Komisi A bakal melakukan sidak atau melihat langsung kondisi di lapangan,” kata Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori. 

Selain itu, Dhamroni juga mengaku akan melakukan klarifikasi ke semua pihak yang terkait dalam persoalan ini. Termasuk memastikan bahwa kasus ini belum masuk ke ranah hukum.

“Sebelumnya muncul kabar bahwa masalah ini sudah ditangani Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Kita akan tanyakan itu, kalau memang belum masuk ke ranah hukum tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya