TRIBUNJATIM.COM - Akhirnya kini DPRD Jambi jawab nasib akhir guru honorer yang tak lolos PPPK.

Curhatan guru honorer itu tengah menjadi sorotan.

Hal itu lantaran dirinya sudah berjuang mengajar selama 13 tahun, tetapi ternyata nasibnya tetap tidak lolos PPPK.

Guru itu merasa dicurangi lantaran sudah mendapatkan nilai yang tinggi dalam ujian.

Tetapi justru tak lolos dan kini harus mengikhlaskan nasibnya itu.

Awalnya, curhatan guru honorer itu diungkap lewat video viral.

Video viral pengakuan guru honorer tak lolos PPPK padahal nilainya tertinggi kini berbuntut panjang.

Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak hingga anggota DPRD Provinsi Jambi.

Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Fadli Sudria, turut berkomentar.

Ia meminta Pemerintah Daerah Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh segera menyelidiki adanya indikasi kecurangan dalam seleksi.

Baca juga: VIRAL TERPOPULER: Harga Dadar Gulung Restoran Raffi Ahmad di Paris - Guru Honorer Tak Lolos PPPK

"Saya sebagai perwakilan rakyat akan terus mamantau hal ini, dan akan membantu mereka yang merasa dicurangi atas hasil PPPK," jelasnya, dikutip Tribun Jatim dari tribun Jambi.

Ia melanjutkan, jika dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK terbukti benar artinya sudah zalim dan harus diusut tuntas. 

"Saya akan pantau dan jika hal ini terbukti benar, berarti harus diusut tuntas, tidak boleh hal seperti ini didiamkan," tutupnya.

Nasib akhir guru honorer itu hingga saat ini belum bisa dipastikan.

Sebelumnya, viral curhat seorang guru honorer tak lolos Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), padahal mendapat nilai tes tinggi. 

Guru itu menangis tersedu-sedu mengetahui kondisinya yang gagal tes padahal nilainya tinggi.

Guru honorer itu mengaku mengikuti tes PPPK guru untuk penempatan di Kota Sungai Penuh, Jambi. 

Ia kemudian mempertanyakan alasan dirinya tidak lolos PPPK, padahal memiliki nilai yang tinggi.

"Aku ndak betanyo kepada pejabat yang berwenang dalam tes PPPK. Apo dasar yang dinilai?" katanya sambil menangis.

"Sampai sampai nilai yang tinggi tidak kayo loloskan nilai yang rendah diloloskan,” sambungnya.

Baca juga: Nasib Buruh Surabaya yang Viral Mandi Beras hingga Warga Murka, Bulog Langsung Beri Ganjaran Tegas

Dengan suara bergetar, guru honorer tersebut merana karena telah 13 tahun mengabdi di dunia pendidikan.

"Masa pengabdian aku 13 tahun, dikato umur aku lah lebih 35 tahun," ungkapnya.

"Tolong kayo sampaikan apo dasar yang kayo nilai itu apo," ucapnya lagi.

Dalam video lainnya, guru honorer itu pun bercerita bahwa dirinya telah mengorbankan banyak hal untuk bisa mengikuti tes PPPK.

"Pengabdian 13 tahun tidak diperhitungkan, nilai tinggi tidak diperhitungkan," katanya.

"Padahal berangkat Jambi ongkos dipinjam ndak samo jugo tes," imbuhnya tersedu-sedu.

Hingga artikel ini ditulis, Rabu (27/12/2023), video tersebut telah dilihat sebanyak lebih dari seribu kali.

Sejumlah warganet pun merasa simpati terhadap apa yang dialami oleh guru honorer tersebut dan memberikan dukungan padanya.

Terbaru, sosok guru honorer itu pun terungkap. 

Ia adalah Epi Sartika, guru honorer di SD 041/XI, Desa Kampung Tengah, Kecamatan Kotobaru, Kota Sungai Penuh Jambi

Epi tercatat sudah 13 tahun lamanya mengabdi sebagai guru honorer.

Dia bertekad bisa lulus PPPK itu hanya ingin punya jaminan sosial buat dirinya.

Baca juga: Pemerintah Buka 1,3 Juta Lowongan CPNS 2024! Intip Bocoran Formasi CPNS yang Paling Banyak Dibuka

Epi bercerita, selama menjadi guru honorer dia hanya mendapatkan upah Rp 300 ribu buat 6 bulan bekerja.

Suami Epi bekerja sebagai buru harian lepas. Mereka memiliki satu orang anak. 

Tentu pendapat tersebut tidak bisa mencukupi kehidupan keluarganya. 

Kendati begitu, Epi tak mengeluh dan terus bertahan untuk mengabdi sebagai seorang guru.

Baca juga: Sosok Penjual Nasi Bungkus Viral Anak Dijadikan Konten Donasi 40 Juta, Kini Dapat Haknya: Udah Clear

Terkait ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh, Nina Pastian mengatakan, bahwa hasil tes PPPK semua sudah sesuai aturan.

"Nanti kami siap menampung peserta yang ingin bertanya," ungkap Nina, dikutip dari TribunJambi, Minggu (24/12/2023).

"Atau kalau bisa dan lebih jelas langsung bertanya ke Kemendikbud, nanti kami fasilitasi," imbuhnya.

Nina juga menyatakan, bahwa seleksi penerimaan PPPK merupakan agenda nasional.

Hal tersebut, kata Nina, sudah berdasar aturan yang ditetapkan dan melalui sistem dari BKN dan Kemendikbud.

"Sedikit saja kami merubah angka otomatis sistem pusat tidak bisa memproses dan menolaknya termasuk juga untuk pengusulan NIP nanti kami melampirkan semua data, nilai dan bukti lain," tuturnya.

"Jika tidak sesuai otomatis NIP tidak akan keluar," pungkasnya.

Baca juga: Pukul Murid yang Ribut di Kelas, Guru Honorer Apinsa Dibui 10 Bulan, Ngaku Spontan: Sekadar Mendidik

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com