Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada 2024 ini lebih sedikit ketimbang alokasi mengenai hal serupa pada 2023 kemarin.

Pada 2024 ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dan Pemprov Jawa Timur (Jatim) hanya memberi pupuk subsidi untuk Bojonegoro sebanyak 56.782 ton.

Rinciannya, pupuk subsidi jenis Urea 35.283 ton, sementara jenis NPK 21.499 ton. Pada 2023 kemarin, pupuk subsidi untuk Kabupaten Bojonegoro sebanyak 95.981 ton.

Rinciannya, pupuk subsidi Urea 62.390 ton, NPK 33.591 ton. Jika dibandingkan, pupuk subsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada 2024 berkurang 39.199 ton dari 2023.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Retno Budi Widyanti membenarkan hal itu. Alokasi pupuk subsidi pada 2024 ini memang berkurang.

Jumlah alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada 2024, kata pejabat akrab disapa Retno tersebut, juga tak sesuai usulan Pemkab Bojonegoro akhir 2023 kemarin.

Baca juga: Petani Banyuwangi Bisa Pantau Ketersediaan Pupuk Subsidi Lewat Smart Kampung

Baca juga: Selidiki Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Polisi Tuban Akan Buka Layanan Pengaduan 24 Jam

"Dibanding alokasi pupuk subsidi 2024 yang kami usulkan, realisasi alokasi ini kurang," ujarnya saat dihubungi Tribunjatim.com, Jumat (5/1/2024) sore.

Berapa jumlah alokasi pupuk subsidi yang diusulkan Pemkab Bojonegoro untuk 2024 ini? pejabat perempuan berkantor di Jalan Ahmad Yani, Bojonegoro tersebut belum mengemukakan.

Yang jelas, Retno mengaku, alokasi pupuk subsidi untuk Kabupaten Bojonegoro pada 2024 ini mungkin tak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh petani di Kabupaten Bojonegoro yang berjumlah sekitar 200.000 orang.

"Kami berharap ada tambahan alokasi pupuk subsidi di musim tanam berikutnya. Selain itu, kami juga menghimbau para petani untuk menggunakan pupuk kompos (organik, red)," pungkasnya.

Baca juga: Dua Remaja di Banyuwangi Ditangkap saat Angkut Belasan Pupuk Subsidi secara Ilegal