Itu artinya, penerima BLT Permakanan 2024 ini adalah yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT agar tidak penerima ganda.

Kalau permakanan sebelumnya ditemukan ada penerima ganda, sehingga 2024 dialihkan Permakanan menjadi BLT Surabaya. Meski demikian, Reni Astuti meminta agar data kemiskinan di Kota Surabaya ini terus terupdate secara faktual.

"Peran RT dan RW di setiap kelurahan penting dalam memastikan data terkini dan terfaktual. Pak RW dan RT lah yang paham persis kondisi warganya," kata Reni.

Adanya BLT khusus warga Surabaya yang semula Permakanan ini adalah kesempatan Pemkot untuk memberikan bantuan kepada warganya yang tidak mampu yang belum tercover bantuan pusat bisa dihandle. Mereka yang belum tersentuh bantuan dari pusat bisa mendapat perlindungan sosial.

"Warga yang tidak mampu tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan bantuan. Makanya Pak RT menjadi pemegang kunci utama. Warga tidak mampu tapi belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali harus dimasukkan sebagai penerima bulan berikutnya," tandas Reni.

Alumnus ITS ini  menyebut bahwa pijakan utama adalah data kemiskinan. Akurasi data kemiskinan secara faktual bergantung RT RW setempat. Ada gakin usulkan. Kelurahan akan memastikan data kemiskinan sebelum diajukan ke Pemkot Surabaya sebagai penerima BLT.

Warga miskin di setiap wilayah hingga kampung akan terpotret nyata jika RT dan RW mendata secara faktual. Warga sekitar pasti paham siapa yang berhak dan tidak berhak dimasukkan dalam data gakin sebagai penerima BLT. Selama akurasi data faktual, tidak akan ada lagi salah sasaran penerimaan BLT.

"Kita semua melihat bahwa bantuan itu bukan permintaan warga. Tapi sejatinya bantuan itu adalah kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak warga gakin," pungkas Reni.