Hal ini dinilai jauh dari cukup.

Sebagai gambaran, Pemkot Surabaya Surabaya menganggarkan sekitar Rp 500 miliar untuk DLH Surabaya.

Setali tiga uang, pengelola terminalpun hanya menganggarkan sekitar Rp 20 juta setahun untuk anggaran kebersihan.

"Ini yang perlu dicarikan solusi, anggaran DLH Pemkab Sidoarjo bisa dinaikkan dan juga anggaran yang diajukan oleh Kepala Terminal Purabaya bisa direalisasikan dengan baik," katanya.

Menurutnya, Terminal Purabaya tak bisa duduk sendiri atau bahkan memaksakan mengelola sampah secara mandiri di dalam TPS.

Sebab, area terminal sudah seharusnya bersih dari sampah.

Sebaliknya, DLHK Sidoarjo juga harus ikut memberikan perhatian karena kawasan ini berada di daerah administrasi Pemkab Sidoarjo.

Sebagai pintu gerbang Jawa Timur, sudah seharusnya pemkab ikut menjaga kebersihan kawasan ini.

Selain membuat nyaman masyarakat maupun pengguna terminal, juga menjauhkan warga sekitar dari penyakit.

"Harapan masyarakat Bungurasih, awal masuk terminal jangan sampai ada sampah jatuh. Ternyata bukan jatuh lagi, tapi malah menggunung," katanya.

Pengurus TPS Bungurasih, Nur Huzaini, mengatakan, TPS tersebut berdiri lama.

"Mulai terminal berdiri, tempat sampah ini sudah ada. Dulu dikelola oleh Pemkot Surabaya. Pembuangan akhir ke TPA Benowo," kata Nur Huzaini.

Namun karena kebijakan baru, pengelolaan beralih ke Pemkab Sidoarjo sejak September 2022. Tidak seperti semula, sampah justru menumpuk.

Nur Huzaini mengatakan, sebenarnya ada tenaga pengangkut. Tapi tak ada anggaran untuk biaya operasional.

Untuk menyiasati karena keterbatasan anggaran, sehari baru bisa diangkut 1 kali dengan total berat sampah 4-5 ton menggunakan dump truck.