Penyampaian aspirasi itu, kata Wawan, itu merupakan hak setiap warga negara sesuai konteks peraturan undang undangan yanf berlaku.

"Ada materi yang tidak bisa langsung menyepakati begitu saja, katena ada mikanismenya," tukasnya.

Dikonfimasi terpisah, Kepala Dinas PUPP, Eko Prionggo Jati mengatakan, selama ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya meningkatkan keahlian jasa kontrukasi di Situbondo.

"Tahun ini saja kuota yang kita siapkan ada sebanyak 55 peserta,"kata Eko.

Alasan pembatasan kuota peserta, Eko menjelaskan, karena pihaknya menyebut asesornya dan pengujinya terbatas.

"Jadi jadwalnya harus pasti dan itu berlaku terbuka untuk semuanya. Bahkan karena kuota tak terpenuhi, maka kami menyedikan pembinaan untuk kalangan  usia muda atau siswa kelas tiga SMK jurusan bangunan," pungkasnya.