Pilgub Jatim 2024

Prabowo segera Bertemu Megawati, Gerindra Jatim Terbuka jika PDIP Masuk Poros Pengusung Khofifah

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kolase Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto - Ramai isu rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Koalisi partai pengusung Bakal Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terbuka untuk menjajaki koalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Apalagi, dengan semakin derasnya isu rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad mengungkapkan, akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan membuka komunikasi di daerah. Termasuk, dengan membuka pintu koalisi dalam mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2024.

"Di pusat memang sedang menjajaki. Kami akan melaksanakan apa yang menjadi arahan partai," kata pria yang akrab disapa Gus Sadad ini, ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (9/5/2024).

Tanpa adanya pertemuan kedua tokoh sebagai bentuk rekonsiliasi tersebut, kecil kemungkinan koalisi di level daerah bisa terwujud.

Bagi Gerindra, calon kepala daerah di level kabupaten/kota maupun provinsi harus berkomitmen untuk membantu mensukseskan program nasional di bawah kepemimpinan Prabowo kelak.

"Lebih ke penyelarasan. Kita tidak mungkin apabila di tingkat nasional kita berseberangan namun di daerah ternyata bekerja sama dengan partai itu. Logikanya gimana?" kata Gus Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Sebelumnya, proses rekonsiliasi telah dilakukan Prabowo dengan bertemu partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud. Di antaranya, kala bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

Baca juga: Sejumlah Tokoh dari Jawa Timur Berpotensi Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Khofifah hingga Emil Dardak

Besar kemungkinan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga akan menyusul menggelar pertemuan serupa dengan Presiden RI terpilih tersebut.

"Partai-partai yang tergabung dalam KIM plus sejumlah partai di luar seperti NasDem dan PKB terbuka untuk menjalin komunikasi di pilkada," kata Gus Sadad yang juga Anggota DPR RI terpilih ini.

Karenanya, apabila pertemuan Prabowo dengan Megawati benar terjadi, tidak menutup kemungkinan koalisi di level kabupaten/kota bisa juga terlaksana.

"Kalau memang harus bekerja sama dengan PDI Perjuangan, why not? (kenapa tidak?)" kata Anggota DPRD Jatim empat periode ini.

Apabila PDIP memang bergabung dalam poros pengusung Khofifah, maka koalisi tersebut akan memiliki mayoritas kursi DPRD Jatim.

Sebab, Khofifah sejauh ini telah mengantongi rekomendasi dukungan dari Gerindra (21 kursi), Golkar (15 kursi), Demokrat (11 kursi), dan Partai Amanat Nasional (PAN) (5 kursi).

Dengan tambahan 21 kursi PDI Perjuangan, maka total kursi pendukung bakal calon gubernur dari petahana tersebut mencapai 73 kursi atau 61 persen dari total kursi DPRD Jatim.

Hingga saat ini, PDIP Jatim juga belum memiliki calon gubernur yang akan menandingi Khofifah.

Sebelumnya, pertemuan Prabowo dengan Megawati direncanakan setelah pemilihan presiden.

Namun, sebelum pertemuan tersebut berlangsung, Prabowo disebut telah menjalin komunikasi dengan beberapa elite PDIP.

Pertemuan Prabowo Subianto dengan para elite PDIP dibocorkan Wakil Presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi intens dengan pimpinan-pimpinan dari PDIP,” ungkap Gibran, dikutip dari TribunSolo.com, Rabu (7/5/2024).

“Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya, semua partai. Tapi sekali lagi ini keputusannya di pak presiden terpilih," lanjutnya.

Menurut Gibran, Prabowo sudah berkomitmen untuk merangkul semua pihak setelah Pilpres 2024 berakhir.

Kendati demikian, Gibran menegaskan langkah Prabowo itu bukan berarti semua pihak masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Hingga saat ini, PDIP memang belum memutuskan untuk bergabung di pemerintahan ke depan atau berada di luar pemerintahan.

Keputusan terkait sikap tersebut baru akan dibahas pada Rapat Kerja Nasional PDIP yang rencananya digelar 26 Mei 2024 mendatang.

Berita Terkini