Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jatim kembali memastikan dukungan kepada Eri Cahyadi-Armuji sudah final untuk Pilkada Surabaya 2024.

Hal ini ditegaskan menanggapi usulan dari kader senior Saleh Mukadar agar Eri tidak lagi mendapat rekomendasi dari PDIP sebagai calon wali kota. 

Sebelumnya, Saleh Mukadar melalui surat kepada struktural PDIP hingga tingkat DPP menyebut Eri tidak layak direkomendasi lantaran dianggap belum menunaikan sejumlah kampanye politik.

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Budi Sulistyono alias Kanang menyebut pihaknya tidak terpengaruh penilaian tersebut. 

"Itu pendapat pribadi Pak Saleh Mukadar," kata Kanang kepada TribunJatim.com saat dihubungi dari Surabaya, Senin (10/6/2024). 

Baca juga: Relawan Prabowo-Gibran Dukung Maju Pilkada Surabaya 2024, Hendy Setiono Mulai Dekati Gerindra

PDIP Jatim mengisyaratkan kinerja Eri-Armuji sudah baik selama memimpin Kota Surabaya sejak terpilih pada Pilkada 2020 lalu. Sehingga, Kanang menyebut rekomendasi kepada pasangan petahana ini terus diproses namun sudah hampir pasti final. 

Pernyataan ini sama seperti pekan lalu, saat Kanang menegaskan lampu hijau dari PDIP Jatim kepada Eri-Armuji. Selain menegaskan dukungan hampir final, Kanang juga memastikan seluruh kader dan struktural tidak ada masalah dengan pasangan ini. "Eri-Armuji rekomendasi dalam proses dan final. Semua kader dan struktural tidak ada masalah," tuntas Kanang yang merupakan politisi senior PDIP. 

Sebelumnya diberitakan, Saleh Mukadar yang juga Ketua Banteng Lawas Suroboyo ini menyampaikan 7 alasan agar DPP tak merekomendasikan Wali Kota petahana ini. Melalui surat bertanggal 9 Juni 2024 yang ditujukan kepada DPP PDI P, DPD PDI P Jatim, dan DPC PDI P Surabaya, Saleh merinci masing-masing alasan tersebut. 

Mantan relawan Eri di Pilkada Surabaya 2020 lalu ini menyebut ada sejumlah janji dalam kampanye yang tak direalisasikan selama kepemimpinan di Surabaya. "Di Pilkada sebelumnya, kami masuk sebagai pendukung utama. Namun setelah terpilih, kami kecewa berat karena ada beberapa janji kepada partai maupun rakyat Surabaya yang tak ditepati," kata Saleh dikonfirmasi di Surabaya, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Usai Temui Kaesang Pangarep, Richard Handiwiyanto Siap Terjun di Pilkada Surabaya 2024

Di antara yang menjadi alasan pihaknya adalah penurunan kursi PDI Perjuangan di DPRD Surabaya berdasarkan hasil pemilu 2024, rekrutmen Outsourcing dengan penghasilan di bawah UMR, hingga penuntasan masalah polemik tanah surat ijo yang urung dilakukan. "Kalau yang kemarin saja belum dilakukan, mau janji apa lagi nanti?," katanya.

Karenanya, ia berharap PDI P sebagai partai yang menaungi Eri tak merekomendasikan Calon Wali Kota untuk Pilkada 2024. "Saat ini keputusan (DPP) belum diberikan, kami bersuara agar ini bisa menjadi pertimbangan," kata mantan Ketua DPC PDI P Surabaya periode 2005-2010 ini.

Menurutnya, masa pandemi Covid-19 hingga pemotongan masa pemerintahan dari lima tahun menjadi tiga tahun tak bisa menjadi alasan tersendatnya program Pemkot. Terutama, terkait program yang secara langsung menyangkut kesejahteraan masyarakat.

"Seharusnya, ada progres. Misalnya soal gaji outsourcing, di pemerintahan Bambang DH maupun Risma (Tri Rismaharini, Wali Kota sebelumnya), belum pernah mendapatkan gaji di bawah UMR," ungkap mantan Anggota DPRD Jatim ini.

Hal ini ia suarakan setelah mendengar masukan dari berbagai elemen. "Saya bersuara bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan banyak orang. Sebab, waktu itu (kampanye) saya kan di depan (juru kampanye)," ujarnya.