Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, Pemerintah Kota Malang akan membuka peluang kerja sama dengan perbankan, agar bisa membantu permodalan pelaku UMKM di Kota Malang.
Wahyu Hidayat mengatakan, harus ada pelayanan khusus dari bank yang diajak kerja sama, bagi pelaku UMKM dari Kota Malang.
Permodalan menjadi salah satu kendala yang dirasakan pelaku UMKM di Kota Malang.
Wahyu telah mendatangi tiga tempat pelaku UMKM untuk melihat langsung seperti apa geliat dan kendala yang mereka hadapi, Selasa (18/6/2024).
Wahyu mengatakan, kendala permodalan telah menjadi catatan Pemerintah Kota Malang.
Pemkot Malang menilai, kendala permodalan hampir dialami semua pelaku UMKM.
“Kalau pemasaran dan inovasinya tidak kalah, tapi memang yang kami catat adalah kendala permodalan. Kan ada bank daerah seperti Tugu Arta dan Bank Jatim,” ujar Wahyu setelah mendatangi tiga pelaku UMKM di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Selasa (18/6/2024).
Namun Wahyu tidak menjelaskan lebih jauh mengenai skema kerja sama dengan perbankan.
Selain kerja sama dengan perbankan, Pemkot Malang juga memperkenalkan program baru bernama Sahabat UMKM.
Baca juga: Modal Bersaing di Pasar Modern, 5.408 Pelaku UMKM Trenggalek Dapat Sertifikat Halal Gratis
Program ini ditujukan untuk membantu pelaku UMKM agar bisa keluar dari kendala bisnisnya, termasuk membantu pendanaan permodalan.
Wahyu menginginkan UMKM di Kota malang terus tumbuh dan berdampak luas bagi Masyarakat. Itulah sebabnya ia mencoba untuk mengintervensi geliat UMKM agar usahanya bisa bertahan.
“UMKM ini lembaga usaha yang tidak terkena dampak apapun, pandemi Covid-19 malah ada peningkatan. Saya hari ini ke tempat produksi daster, bolen, dan arem-arem yang legendaris. Malah bolen yang rasa apel itu bisa sampai ke Paris. Dan ini ada geliat UMKM yang bagus sekali. Saya minta agar semua bisa mendukung,” ujarnya.
Program Sahabat UMKM juga akan membantu pelaku meningkatkan branding.
Sahabat UMKM ini terdiri atas wali kota, sekretaris kota, dan kepala dinas terkait.