“Indikasi temuan kerugian keuangan tersebut, linear denga Laporan Hasil Audit Investigarif Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 700/LHP-PEMSUS/07/2020 tanggal 26 September 2020,” kata Kajari Maluku Barat Daya.

Ia merincikan, dari laporan pertanggungjawaban dana desa terdapat, kekurangan penyetoran pajak tahun anggaran 2017, 2018, dan 2019 sebesar Rp. 121.086.000.

 Selain itu ada dugaan belanja fiktif senilai Rp. 522.844.242, termasuk belanja pengadaan modal gedung kantor desa, belanja bantuan masyarakat, dan belanja pemberdayaan masyarakat.

Serta belanja markup sebesar Rp. 20 juta, pencairan dana desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 366.192.696 dan belanja barang yang tidak sesuai bukti pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) senilai Rp. 232.500.000

“Tindakan Yohanis Erupley dalam pengelolaan keuangan desa selama tahun anggaran 2017 hingga 2019 tidak transparan, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak akuntabel,” tegas Heri.

Diketahui, setelah dilaksanakan penetapan dan penahanan, tersangka langsung dibawa ke rutan Waiheru untuk ditahan selama 20 hari, terhitung sejak Selasa (2/7/2024

Informasi lengkap dan menarik lainnya di > https://jatim.tribunnews.com/2024/07/03/pantas-rating-bengkel-motor-ini-jelek-di-google-pelanggan-dongkol-bayar-ongkos-mekanik-rp-250-ribu" rel="nofollow">Googlenews TribunJatim.com