Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Gelombang protes keras terhadap revisi Undang-undang Pilkada terus bergaung di daerah.

Ratusan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Lumajang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Jumat (23/8/2024).

Massa berorasi dan meminta para wakil rakyat agar benar-benar membatalkan RUU Pilkada yang disebut sarat akan polemik tersebut.

Para mahasiswa juga memberi rapor merah terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama ini.

Sebagai bentuk protes mahasiswa membakar ban di depan pagar gedung DPRD Kabupaten Lumajang yang ditutup rapat hingga dijaga petugas kepolisian.

Baca juga: Mahasiswa Ponorogo Turun ke Jalan Tolak Revisi UU Pilkada, Bakar Ban hingga Nyaris Jebol Pagar DPRD

Aksi demonstrasi semakin memanas saat massa bersikukuh masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Lumajang untuk menemui para wakil rakyat.

Kericuhan dengan aksi dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan polisi.

Setelah melalui berbagai perdebatan, perwakilan mahasiswa akhirnya berhasil masuk ke dalam gedung untuk menemui wakil rakyat.

Baca juga: Kawal UU Pilkada, Mahasiswa di Jember Bentangkan Banner Putusan MK Dirubah Demi Anak Tersayang

Para mahasiswa akhirnya ditemui oleh Supratman, anggota DPRD Kabupaten Lumajang ketua Komisi D.

"Menuntut DPRD untuk mengawal tentang batas usia pencalonan. Menuntut DPR RI agar melakukkan pembahasan revisi PKPU dengan jujukan putusan MK. Seluruh wakil rakyat agar tidak membuat aturan yang sewenang-wenang," ujar Korlap Aksi Aliansi Mahasiswa Lumajang, Irfan Efendi saat bertemu anggota dewan.

Irfan menegaskan, massa yang lebih banyak akan semakin tergerak melakukan aksi protes jika para wakil rakyat tak becus dalam mentaati putusan mahkamah konstitusi.

Baca juga: Demo Mahasiswa Tolak Revisi UU di Kota Malang Memanas, Massa Mahasiswa Jebol Pagar Gedung DPRD

"Jika peraturan ini tidak dikawal dengan baik maka kami akan turun dengan massa lebih banyak lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Irfan menambahkan para mahasiswa sudah jengah melihat sosok yang terus didorong ikut pemilihan daerah saat ini.

"Kita merasa presiden kita semena-mena ikut campur tangan terhadap DPR. Indikasinya ada 1 orang yang terus didesak masuk untuk maju pilkada. Presiden sudah sangat keterlaluan. Terlebih pada momentum pilkada dan pemilu," sebutnya.