TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemprov Jatim telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024.
Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk.
Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk.
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menegaskan, angka ini merupakan capaian membanggakan karena Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih baik dari penurunan nasional.
Dimana penurunan kemiskinan ekstrem nasional dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 2020-2024 sebanyak 3,07 persen poin, sehingga pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem nasional mencapai 0,83 persen dari sebelumnya 3,90 persen pada tahun 2020.
Baca juga: Alasan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Yakin Jawa Timur Akan Berprestasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024
"Alhamdulillah angka kemiskinan ekstrem di Jatim turun signifikan. Ini merupakan hasil akumulasi dan konsistensi kebijakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan baik selama 5 tahun ke belakang, yakni di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Pak Emil Elestianto Dardak," katanya di Surabaya, Jumat (23/8).
"Kami optimis dengan terus melanjutkan program-program yang sudah berjalan selama 5 tahun ini, serta dengan kolaborasi bersama semua pihak kita bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih signifikan lagi ke depannya," lanjutnya.
Ia menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem ini merupakan yang tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Sebelumnya, ada DKI Jakarta di angka 0,35 persen poin dan Banten 0,62 persen poin.
Atas capaian ini, Pj. Gubernur Adhy berterimakasih dan mengapresiasi semua elemen yang ikut terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk menyukseskan berbagai program yang telah disusun sebelumnya.
“Angka kemiskinan ekstrem yang turun signifikan ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program,” katanya.
"Beberapa upaya yang telah kami lakukan, diantaranya mulai dari pemberian insentif fiskal, pengadaan pasar murah yang rutin, sampai penyediaan air bersih di desa-desa yang membutuhkan. Maka ini tidak cukup dikerjakan hanya di level Pemerintah Provinsi saja, tapi juga sampai ke level terbawah," imbuhnya.
Baca juga: Kemeriahan Festival Wisata Desa Jawa Timur 2024, Pj Gubernur Jatim Resmikan Zona KIP di Lumajang
Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim ini diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia. Terdapat tiga strategi yang ada di dalamnya.
Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
“Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ungkapnya.
Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).