Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Pilkada Batu 2024 menjadi pembahasan yang menarik untuk diulik.

Pasalnya, pertarungan di Pilkada Batu 2024 melibatkan beberapa unsur, mulai selebriti, putra daerah asli Kota Batu yang berlatar belakang politisi hingga pengusaha, sekalipun itu pendatang baru yang berasal dari daerah lain, namun memilih untuk mencalonkan diri di Kota Batu dengan segala modal yang dimiliki.

Agar diingat, pada Pilkada Batu 2024 ini, ada tiga pasangan bakal calon yang telah mendaftar ke KPU Kota Batu dan kini tengah menunggu penetapan yang akan dilakukan pada Minggu (22/9/2024) mendatang.

Tiga pasangan bakal calon itu ialah Firhando Gumelar yang memiliki latar belakang pengusaha asal Surabaya berusia 27 tahun.

Keponakan mantan menteri Agum Gumelar itu awalnya sempat membuat publik bertanya-tanya terkait sosoknya.

Sebelum mengumumkan secara resmi pencalonannya sebagai Bakal Calon Wali Kota Batu, hanya gambar foto dirinya dan namanya yang banyak terpasang di pinggir-pinggir jalan arah ke Kota Batu.

Dengan modal pengalaman sebagai pengusaha, menggandeng politisi dari PAN Kota Batu, Rudi sebagai wakilnya dan diusung empat partai politik (Golkar, PKS, Demokrat dan PAN), anak mantan Kapolres Batu, Irjen Pol (Purn) Juansih itu bakal bersaing dengan selebriti Kris Dayanti (KD) yang diusung PDI Perjuangan beserta wakilnya, Kresna Dewa yang berlatar belakang politisi dari NasDem dan satu lagi pasangan bakal calon, Nurochman-Heli Suyanto.

Tak dipungkiri, dari tiga pasangan bakal calon ini, nama Kris Dayanti memiliki popularitas tinggi, karena latar belakangnya yang merupakan penyanyi dan keluarga artis.

Baca juga: Partai NasDem Serahkan Dokumen B1-KWK untuk Kris Dayanti dan Kresna Dewanata Maju Pilkada Batu 2024

Meski KD dan Dewa keseharinnya juga asing untuk masyarakat Kota Batu, karena sama-sama tidak tinggal di Kota Batu. 

Sedangkan pasangan Nurochman-Heli Suyanto yang diusung PKB dan Gerindra, menjadi satu-satunya paslon yang berasal dari Kota Batu.

Keduanya sebelum maju di Pilkada Batu 2024, sama-sama menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batu periode 2019-2024, dan kini keduanya memutuskan untuk mundur sebagai anggota DPRD Kota Batu periode 2024-2029 terpilih untuk berkontestasi di Pilkada Batu 2024.

Terkait pertarungan antara selebriti, putra daerah, dan pendatang baru ini menurut Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Malang, Nurbani Yusuf, merupakan dinamika politik dan ketiga unsur ini sama-sama memiliki keuntungan.

“Sebenarnya akhirnya nanti kembali pada kemampuan calon dalam menyampaikan program kerja dan mendekatkan diri ke masyarakat,” kata Nurbani Yusuf, Kamis (12/9/2024).

“Calon asli daerah punya keunggulan karena dianggap lebih memahami karakter dan kebutuhan masyarakat lokal, apalagi mereka telah lama berinteraksi dengan berbagai kelompok di daerah tersebut. Ada kecenderungan masyarakat di beberapa daerah untuk lebih memilih calon asli yang mereka kenal, dari pada pendatang baru yang belum tentu sepenuhnya memahami dinamika lokal,” tambahnya.

Soal pendatang baru, Nurbani menilai calon yang seringkali datang dengan membawa visi dan gagasan segar yang dianggap dapat membawa perubahan.

Nurbani menambahkan, untuk calon pendatang baru dinilai menjadi sosok yang ‘fresh’ karena membawa ide ataupun gagasan program kerja yang lebih inovatif dan solusi dari stagnasi politik lokal yang membuat masyarakat jenuh.

“Sebenarnya calon asli daerah maupun pendatang baru mereka harus mampu menunjukkan komitmen dan kompetensi yang nyata jika ingin memenangkan hati pemilih,” ujarnya.

Sedangkan terkait calon yang memiliki popularitas tinggi melawan putra daerah dan pendatang baru, menurut Pengamat Politik yang juga dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prof Dr Wahyudi, popularitas saja tidak akan cukup di pilkada, karena harus ada elektabilitas di dalamnya.

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan seseorang. Sementara popularitas diartikan sebagai tingkat keterkenalan seorang calon.

“Saat ini sudah waktunya calon itu harus mengkapitalisasi kegiatannya. Untuk bisa itu, maka calon harus sudah menghitung cost politik bukan money politik. Tujuannya agar bisa mendongkrak kegiatan dan elektabilitas. Tanpa itu ya tidak bisa berjalan,” jelas Prof Dr Wahyudi.