Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Magelang A Yani mengatakan hari ini uang ganti rugi menyasar ke pihak di lima desa di dua kecamatan. Totalnya ada 64 bidang dengan luas 5,1 hektare.

“Total nilai ganti rugi Rp 94,2 miliar,” ungkapnya.

Baca juga: Niat Dapat Ganti Rugi Proyek Tol Rp1,4 M Gagal, Wanita Justru Tekor Rp800 Juta Beli Tanah di Kades

Di Kecamatan Mungkid, uang ganti rugi ditujukan ke 11 bidang tanah di Desa Pagersari dan 4 bidang di Desa Senden.

Di Kecamatan Candimulyo, uang ganti rugi ditujukan ke 2 bidang tanah di Desa Podosoko, 23 bidang di masing-masing Desa Tampir Kulon dan Desa Sidomulyo.

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Semarang total akan menerima ganti rugi sebesar Rp 112 miliar untuk 14 aset berupa lahan yang terkena dampak pembangunan proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen.

Seluruh aset tersebut berada di Kelurahan Bawen.

Dari jumlah tersebut, uang ganti rugi Rp 25 miliar dibayarkan pada Senin (19/8/2024).

"Seharusnya pembayaran ini masuk dalam tahap satu bersama sepuluh aset lainnya. Namun karena ada revisi sertifikat, baru bisa diserahkan saat ini," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Semarang, Zaenal Arifin, dalam keterangan tertulis.

“Di sertifikat masih berbunyi Desa Bawen. Pada saat perubahan status dari desa ke Kelurahan (Bawen), sertifikat belum diperbaharui. Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara ditolak dan harus direvisi,” terangnya.

Zaenal mengatakan, pembayaran ganti kerugian tanah aset Pemkab Semarang di Bawen dengan NIS 200 dan hak pakai nomor 15 itu seluas 8.815 meter persegi.

"Total uang ganti rugi yang di terima sebesar Rp 25.610.626.900," jelasnya.

Penyerahan ganti rugi tersebut dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan tanah jalan tol Yogyakarta-Bawen II, Moh Fajri Nukman.

Penandatanganan berita acara penerimaan dilaksanakan oleh Sekda Djarot Supriyoto atas nama Pemkab Semarang di ruang rapat Sekda, kompleks Kantor Bupati Semarang.

Djarot menyatakan Pemkab Semarang sangat mendukung penyelesaian salah satu proyek strategis nasional itu.

"Kami siap membantu mempercepat proses pembebasan lahan agar sesuai dengan target waktu," tegasnya.