Kemudian, di lain sisi, PH Gus Muhdlor, Mustofa Abidin mengatakan, pihaknya sengaja tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut karena menganggap dakwaan JPU KPK secara formal sudah memenuhi. 

Baca juga: Harta Kekayaan Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor Kini Ditetapkan KPK Jadi Tersangka Korupsi

"Kita sudah mendengarkan apa yang didakwakan pada klien kami Gus Muhdlor terhadap surat dakwaan tersebut. Kami meminta majelis hakim untuk melanjutkan sidang itu; tidak mengajukan eksepsi, sehingga kita lihat saja," ujar Mustofa Abidin di depan ruang sidang. 

Pihaknya kini berfokus pada pembelaan yang akan terus bergulir selama jalannya persidangan lanjutan yang dimulai pada hari yang sama untuk pekan depan. 

Mustofa memperkirakan ada sekitar 126 orang saksi dalam perkara yang menimpa kliennya. Saksi tersebut diperkirakan akan dimintai keterangan pada sidang pekan depan. 

"Kalau kami sudah menerima BAP, ada penambahan saksi saksi, memang dari urutannya, kami prediksi ada penambahan saksi saksi atas perkara ini," pungkasnya. 

Baca juga: Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK, Ini Profil Lengkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Putra Kiai Khos

Sekadar diketahui, dikutip dari Tribunnews.com, KPK mengungkap modus picik eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor yang menyunat gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sidoarjo. 

Ali Fikri, Juru Bicara KPK kala itu, menjelaskan korupsi yang menyeret Gus Muhdlor terungkap setelah KPK menangkap dua anak buah Bupati Sidoarjo tersebut.

Keduanya adalah Siska Wati, yang menjabat Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo dan Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono. 

Ari Suryono diduga berperan memerintahkan Siska Wati untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD Sidoarjo sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut.

Pemotongan dana insentif itu, diduga diperuntukkan bagi kebutuhan Ari Suryono dan Gus Muhdlor.

Nah, besaran potongan tersebut, berkisar antara 10-30 persen, sesuai besaran insentif yang diterima.

Agar tak dicurigai, Ari Suryono memerintahkan Siska Wati untuk mengatur mekanisme penyerahan uang terdekat dilakukan secara tunai, dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk, yang berada di tiga bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Ari Suryono disebut aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif pada bupati melalui perantaraan beberapa orang kepercayaan bupati.

Khusus pada tahun 2023, Siska Wati mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.