Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin 

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Para guru sekolah swasta di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kecewa dengan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemkab Bojonegoro 2024.

Mereka menilai, Pemkab Bojonegoro mendiskriminasi mereka dalam rekrutmen tersebut.

Sebab, Pemkab Bojonegoro tak menerima pendaftar yang bekerja di luar instansi Pemkab Bojonegoro.

Sebagai wujud kekecewaan, ratusan guru swasta menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Bojonegoro serta DPRD Bojonegoro, Selasa (8/10/2024).

Lely Setyorini, koordinator aksi unjuk rasa itu mengungkapkan, 4.001 formasi PPPK Pemkab Bojonegoro 2024 nyatanya hanya memberi peluang bagi para honorer instansi Pemkab Bojonegoro.

"Untuk kami yang guru swasta dan tidak di instansi Pemkab Bojonegoro, tidak ada peluang sama sekali," ujarnya, Rabu (9/10/2024) siang.

Hal itu, lanjut Lely sapaannya, merupakan bentuk diskriminasi yang terang.

Para guru swasta pun tak punya kesempatan untuk 'naik kelas' melalui rekrukmen PPPK 2024 tersebut.

"Padahal, kontribusi kami untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Bojonegoro selama ini tak perlu diragukan,” imbuhnya.

Padahal juga, lanjut dia, Pemkab Bojonegoro pernah berjanji akan menjalankan Keputusan BKN (Pemerintah Pusat) yang mengakomodir guru swasta dalam rekrutmen PPPK.

Baca juga: Sosok Bu Guru Wiga Ikhlas Digaji Rp200 Ribu Per Bulan Mengajar di SMP Swasta, SPP Murid Rp5 Ribu

"Namun, janji itu ternyata toh diingkari Pemkab Bojonegoro. Bagaimana kami tidak kecewa," keluh Lely.

Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengatakan, pihaknya belum tahu persis bagaimana skema mengakomodir guru swasta dalam rekrumten PPPK 2024 ini. Untuk itu, dia akan ke Jakata.

"Minggu depan saya akan ke Jakarta. Konsultasi dengan KemenPAN-RB terkait hal ini," tuturnya.

Dia meminta, guru swasta yang tersandung masalah dalam rekrutmen PPPK 2024 ini bersabar. Dia berjanji akan memperjuangkan solusinya secara baik dan sesuai regulasi.