Untuk paslon Cagub-Cawagub Jatim nomor urut 3, Risma-Gus Hans berada di urutan kedua dengan peroleh polling 33 persen.
Sedangkan paslon nomor urut 2, Khofifah-Emil berada di posisi paling buncit dengan peroleh polling 9 persen.
Diketahui, hasil akhir polling itu di-vote oleh 13.794 suara pengguna medsos X, dan mendapat penayangan 35 ribu lebih, serta diposting ulang sebanyak 130 kali.
Sebelumnya, Luluk menyangkal klaim Cagub Jatim, Khofifah soal prestasi SMK di tengah tingginya tingkat pengangguran di Jatim, dalam debat kedua Pilgub Jatim 2024, di Grand City Convention Surabaya, Minggu (3/11/2024) malam.
Calon Gubernur Jawa Timur, Luluk Nur Hamidah, menanggapi pernyataan Cagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang menyebutkan prestasi positif dalam pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim.
Luluk mengungkapkan adanya ketimpangan yang perlu segera dibenahi demi peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.
Ia menyatakan, klaim tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan.
“Ini agak paradoks ya dengan apa yang terjadi di Jawa Timur,” ujar Luluk.
Lebih lanjut, Luluk menegaskan, angka pengangguran terbuka di Jawa Timur justru meningkat, dan banyak disumbang lulusan SMK.
“Karena angka pengangguran terbuka itu justru disumbangkan oleh SMK, menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar terkait sistem pendidikan vokasi yang ada saat ini," tambahnya.
Luluk menilai, tidak ada perencanaan yang matang dalam pengembangan SMK di Jawa Timur.
Menurutnya, hal ini terjadi karena kurangnya studi analisis yang mendalam mengenai kebutuhan industri serta daya dukung dan ekosistem di mana SMK didirikan.
“Bahwa tidak ada perencanaan yang sangat matang dan berbasiskan studi analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan, industri, dan juga daya dukung serta ekosistem di mana SMK itu didirikan,” jelasnya.
Sebagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, Luluk mengusulkan untuk merekrut dewan pakar yang akan bekerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Oleh karena itu, kita akan merekrut dewan pakar bersama pemerintah dan sekitarnya agar bisa menghasilkan kurikulum yang dibutuhkan,” ujarnya.