Setiap penggarap lahan diwajibkan memelihara pohon di lahan garapannya, dengan jumlah yang ditentukan sesuai luasan lahan.

Jika pohon di wilayahnya tidak sesuai dengan ketentuan, maka hak penggarapan lahannya bisa dicabut. 

“Pelaku yang mematikan pohon itu harus ditindak tegas. Bukan niatnya mau menghukum mereka, tapi jika kita tidak tegas, tidak akan ada perubahan,” katanya. 

Saat ini, para penggarap lahan ini terlalu nyaman dengan menanam jagung.

Mereka tidak peduli penggundulan hutan untuk menanam jagung sudah menciptakan bencana alam. 

Kondisi ini harus diubah secara frontal, tidak boleh diteruskan lagi. 

Saat ini kondisi yang paling parah terjadi di daerah Desa Gamping, Kecamatan Campurdarat dan sekitarnya.  

Air dari pegunungan yang gundul banyak membawa kerikil dan bebatuan, karena tanahnya sudah habis. 

Banjir bercampur tanah, kerikil dan bebatuan ini menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan, saluran air, bahkan permukiman warga. 

“Setiap kali turun hujan, warga pasti merasa waswas, khawatir air dari pegunungan datang,” ucapnya. 

Karsi mengingatkan, banyak institusi menggelar gerakan sejuta atau seribu pohon di Tulungagung.

Namun gerakan itu hanya menjadi seremonial belaka, hasilnya tidak pernah terlihat sama sekali. 

Salah satunya karena tidak ada pemeliharaan pohon yang ditanam, dan tidak ada tindakan tegas pada pihak yang mematikan pohon. 

Hutan yang gundul karena beralih jadi lahan jagung juga terjadi di wilayah Kecamatan Tanggunggunung dan Kalidawir, Tulungagung.

Dampak yang paling terasa, air kiriman dari kedua wilayah ini masuk ke saluran irigasi Lodagung dengan membawa material seperti kayu dan bonggol bambu. 

Tumpukan berton-ton sampah dari pegunungan ini membuat penghubung Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol dan Desa Wajak Kidul, Kecamatan Boyolangu, patah.