Asror melanjutkan, secara undang-undang, mekanisme sudah diatur pembatalannya. Sehingga jika semua wilayah di Indonesia mungkin bisa di mulai dari Jombang untuk menuntut PPN 12 persen ini ditolak, tentu secara kolektif bisa dibatalkan.

"Kenapa tidak, karena suara masyarakat sangat mungkin didengar oleh pemerintah hari ini. Ini harus batal bagaimanapun caranya. Jadi kita minta DPRD Kabupaten Jombang, dan kami berharap penuh mereka bisa menyampaikan aspirasi kami ini," imbuhnya.

Baginya, ini merupakan kebijakan fiskal dan dampaknya bisa berimbas ke masyarakat bawah. "Efeknya ke bawah, terutama kepada masyarakat kecil, ada PHK, inflasi dan jenis masalah yang akan dihadapi masyarakat lainnya termasuk biaya pendidikan," katanya.

Sementara itu, Hadi Atmaji selaku Ketua DPRD Jombang, mengatakan pihaknya menerima aspirasi para mahasiswa. Terkait kenaikan PPN 12 persen, pihaknya mengaku lebih baik bisa ditunda terlebih dahulu.

"Bagi kami, kenaikan PPN 12 persen bisa ditunda terlebih dahulu. Karena sesuai dengan posisi kita saat ini jiga. Kita baru selesai dengan Covid 19, ekonomi masyarakat masih belum pulih sepenuhnya, sehingga jika dinaikkan lagi PPN 12 persen maka akan ada efek  karambol. Yah efeknya akan kemana-mana," ujar Hadi.

Untuk menyampaikan aspirasi ini, pihaknya mengaku akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk kembali mengkaji kenaikan PPN 12 persen tersebut.

"Tentu kami akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengkaji lebih lanjut tentang PPN 12 persen ini. Untuk di DPRD kami akan mengambil keputusan melalui musyawarah. Untuk hari ini memang dalam dalam rangka memfasilitasi aspirasi teman-teman mahasiswa," pungkasnya