Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Jombang semakin merebak. Sampai pertengahan Januari 2025, jumlah sapi yang terjangkit mencapai 500 lebih.

Karena hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang melalui Dinas Peternakan dan Perikanan mulai menggodok opsi penutupan pasar hewan.

Langkah tersebut pun mendapatkan respon dari Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang Muhammad Ishomuddin Haidar.

Ditanya terkait upaya Pemkab yang sudah mulai mengkaji opsi penutupan pasar hewan, pria yang akrab disapa Haidar ini menyebut pastinya pihak Pemkab sudah melakukan kajian mendalam terkait kebijakan tersebut.

Baca juga: Dinas PUPR Pantau Jalan Desa di Jombang yang Ambles Akibat Hujan, Belum Pastikan Jadwal Perbaikan

Namun, ia menggaris bawahi jika penutupan pasar hewan dilakukan, maka akan ada sekitar yang terdampak yakni ekonomi. Karena itu, ia berharap Pemkab cermat dalam berhitung mengambil keputusan.

"Tentu dinas terkait harus melakukan kajian mendalam terkait kebijakan tersebut, sebab kita semua tau bahwa pasar hewan yang kita khawatirkan menjadi pusat lalu lintas penyebaran wabah PMK, tapi disana juga menjadi pusat perputaran ekonomi," ucapnya saat dikonfirmasi pada Rabu (15/1/2025).

"Jadi jangan sampai karena kita tidak cermat dalam berhitung, malah merugikan peternak, merugikan masyarakat yang selama ini menggantungkan nasib hidupnya disana," katanya melanjutkan.

Terkait dampak yang akan dirasakan para peternak jika opsi penutupan pasar hewan terjadi, ia khawatir peternakan bakal merugi karena harga sapi akan merosot.

"Tentu ada imbas disana, bagaimanapun pasar hewan merupakan ruang yang paling mudah untuk transaksi sapi siap potong maupun bibit, bahkan bisa jadi nantinya harga sapi merosot pada akhirnya peternak yang merugi," ujarnya.

Namun, disisi lain ia menilai langkah penutupan pasar hewan ini harus disadari bersama, terlebih menyangkut persebaran PMK yang terus meluas.

Baca juga: Nasib Berbeda Dua Tim Wakil Jombang di Liga 4 Jatim, PSID Kunci Tiket 32 Besar, Akor FC Angkat Koper

"Tapi disisi lain memang harus disadari kita berada dalam situasi pandemi (foot and mouth disease) sehingga apa yang kita khawatirkan dimana pasar tersebut menjadi pusat penyebaran juga malah membuat peternak rugi berkali lipat," imbuhnya.

Jika penutupan pasar hewan akan berimbas ke ekonomi para peternak, apa saran dewan ke pihak dinas, agar penutupan pasar tidak mengganggu ekonomi peternak?

"Dinas harus melakukan pendampingan secara intensif kepada para peternak, memberikan edukasi, juga yang tak kalah penting memasifkan vaksinasi dan lainnya. Syukur-syukur bisa memfasilitasi dan memberikan opsi-opsi lain untuk jual beli ternak selain melalui pasar hewan untuk sementara waktu ini, sehingga kita bisa meminimalisir dampak kerugian ekonomi," jawab Haidar.

Ditanya apakah dari pihak Pemkab Jombang sudah berkoordinasi dengan pihak dewan terkait kebijakan penutupan pasar hewan ini, Haidar mengatakan belum. Namun, dari pihak dewan sudah menjadwalkan memanggil pihak Pemkab guna membahas kebijakan tersebut.