Tugas dprd sebagai amanat dari uu no 23 tahun 2014 mempunyai tuga dan wewenang . Satu adalah pembentukan perda (legislasi)

Tugas ada beberapa hal, kita bertugas dalam rangka membahas APBD. Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian kita mengwasi pelaksanaan APBD.

Juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kita usulkan. Memberikan pendapat pertimbangan kepala daerah 

Memberikan persetujuan rancangan kerja dan permintaan laporan kerja.

Ini tugas wewenang selama melakukan sesuai koridor itu tentu yang menjadi jawaban pertanyaan anda.

Kemudian setelah ini tentunya kita peras lagi menjadi fungsi Legislasi, Pengawasan dan budgeting

Tri Mulyono : luar biasa ya baru empat bulan, sudah mengesahkan 2 raperda. Satu tentang Bumdes dan Kedua PKL

Dampaknya dua raperda berjalan, Apa yang diharapkan pelaksanaan raperda

Kang Wie : Sebenarnya bukan barang baru. Perda Bumdes dan perda PKL ini adalah perda inisiatif kita yang merupakan produk 2024 dan dibahas 2024.

Sebelum melaksanakan pelantikan di periode 2024-2029. Disana kita membahas,  proses perda tidak hanya dibahas di DPRD.

Setelah selesai DPRD dan Eksekutif

Diawali dengan naskah akademik. Kemudian  dikirim ke provinsi mendapatkan fasilitasi

Ini bedanya perda given atau perda rutin dengan perda lainnya. Seperti perda APB kita nahas bahas ditetapkan langsung dan dikirim untuk dapat fasilitasi dari gubernur 

Kalau Perda Bumdes dan PKL kita bahas, sebelum ditetapkan dikirimkan Gubernur melalui biro hukum. Untuk dapat fasilitasi. Disana dibicarakan apakah sesuai aturan perundangan -undangan.

Bersama juga biro hukum provinsi dan kemenkumham jatim. Dikirim hasil Fasilitasi dikirim awal Januari, akhir Desember.