Anas mengatakan, persolan yang terjadi akibat beroperasinya TPA Supit Urang merupakan persoalan yang serius.

Ada persoalan lingkungan yang harus dibicarakan baik-baik antara Pemkot Malang dan Pemkab Malang.

"Makanya ini persoalan serius, persoalan lingkungan yang saya kira perlu duduk bersama antara dua pemerintah daerah ini. Di antara kabupaten dan kota, karena ya bagaimana juga kan kita satu kawasan yang terintegrasi. Jangan sampai karena hanya batas wilayah kita tidak berdialog atau menutup mata dengan persoalan-persoalan yang terjadi di kawasan sekitar Supit Urang," ujar Anas.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurakhmadi juga mendorong agar persoalan bau sampah bisa diantisipasi.

Ia mendengar ada keinginan warga menutup jalan karena jenuh dengan dampak TPA Supit Urang.

Dito mengatakan, warga yang mengeluhkan dampak TPA Supit Urang merasa belum mendapatkan solusi konkret.

"Artinya kami coba turun langsung, mendengarkan masalah yang ada. Beberapa waktu lalu Menteri PU datang ke sini dengan respons yang positif terkait keberadaan TPA Supit Urang, artinya kami juga ingin melihat sisi yang lain. Jangan sampai yang positif ini ada sisi lain yang merugikan, khususnya warga sekitar, terlebih warga bukan Kota Malang yaitu warga Kabupaten Malang," kata Dito. 

Dito mengatakan, kawasan Malang Raya terintegrasi dan saling membutuhkan. Kebutuhan air masyarakat Kota Malang banyak bertumpu kepada Kabupaten Malang dan Kota Batu.

Maka seharusnya persoalan yang keluar dari TPA Supit Urang juga tidak merugikan banyak orang, terutama di luar Kota Malang.

"Warga Kota Malang sendiri bicara air bersih bergantung terhadap tetangganya yaitu kabupaten Malang maupun Kota Batu. Jangan sampai sudah dibantu tetangganya terkait air bersih, namun malah Kota Malang memberikan dampak negatif terhadap kebutuhan air bersih tetangga sendiri. Ironi seperti itu yang ingin kami selesaikan," tegas Dito.