Berita Viral

Sosok Polisi di Jambi Rekam Video Bunyikan Sirene, Nasib Kini Diperiksa Propam, Pangkatnya Bripda

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Viral polisi di Merangin bunyikan sirene diperiksa propam Polda Jambi.

Kemudian dijelaskannya juga bawah oknum polisi tersebut saat ini di tempatkan di ruangan khusus di Polres Merangin selama masa pemeriksaan.

"Ya nanti kita lihat hasil pemeriksaannya setelah selesai diperiksa oleh anggota Propam Polres Merangin.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran akan kita lakukan sidang disiplin atau kode etik" kata dia.

Kompol M Amin melanjutkan, bahwa video diambil pada tanggal 24 Mei 2024 lalu, saat kegiatan rutin.

Viral polisi di Merangin bunyikan sirene diperiksa propam Polda Jambi. (Istimewa via Tribun Jambi)

Baca juga: Polisi Masih Buru Perampok di Rumah Lansia Surabaya, Bawa Kotak Perhiasan Senilai Rp 5 Miliar

Fakta Asli Polisi Viral Bersepatu Diduga Masuk Masjid

Insiden polisi bersepatu diduga di area suci terjadi di Sumatera Barat.

Salah satu akun yang mengunggah video tersebuh hingga viral adalah akun Twitter @YLBHI.

Dalam video viral itu disebutkan, masyarakat Air Bangis menginap di aula masjid berhari-hari sebagai bentuk aksi warga terhadap pemerintahan.

Unggahan tersebut pun memicu kemarahan warganet yang menilai anggota polisi tidak memiliki etika saat memasuki rumah ibadah.

Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) Irjen Suharyono menyebutkan, tempat yang ada di video viral tersebut digunakan oleh masyarakat untuk tidur dan bukan area suci tempat salat.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Pengurus Harian Masjid Raya Sumbar, Rizardi Maarif.

Bahwa lokasi di bawah masjid itu merupakan sebuah aula untuk perkumpulan.

Tangkapan layar video viral polisi bersepatu masuk masjid. Ternyata bukan di arena salat melainkan aula. (via Tribun Palu)

Baca juga: Polisi Jawab Kabar Pelat Mobil Dinas Kemenhan Diganti Pasca Tabrak 5 Warga, 1 Korban Berakhir Tewas

Diketahui, warga Air Bangis menolak proyek strategis nasional (PSN).

Mereka menuntut pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menghentikan usulan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Pemerintah Pusat melalui Menko Kemaritiman dan Investasi di daerah mereka.

Mereka beralasan karena PSN ini membutuhkan lahan sekitar 30 ribu hektare.

Halaman
123

Berita Terkini