"Tadi sudah ke beberapa warung, habis semuanya, alasannya kosong dan belum dikirim."

"Gas saya habis, lagi memasak, akhirnya kalau begini, bagaimana melanjutkan masaknya," keluhnya.

Ia pun memilih memakan terong setengah matang tak yang tuntas dimasak. 

Sebagai ibu rumah tangga, Aminah biasanya membeli gas dengan harga Rp21.000 per tabung.

Baginya, gas merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus tersedia kapan saja.

Ia menegaskan, sistem pembelian yang harus ke pangkalan akan menyulitkan warga, terutama bagi mereka yang juga harus mengurus keluarga dan pekerjaan lainnya.

Desa Pangkalan, tempat tinggal Aminah, terletak di perbatasan antara Kecamatan Plered dengan Kecamatan Gunung Jati dan juga Kecamatan Jamblang.

Aminah berharap, pemerintah dapat memudahkan proses pembelian gas elpiji 3 kilogram bagi masyarakat, sehingga ketersediaannya dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Baca juga: Dedi Mulyadi Akan Hentikan Bantuan Rp600 M ke Sekolah Swasta Jika Masih Tahan Ijazah: Dievaluasi

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan larangan warung pengecer berjualan gas LPG atau elpiji sejak 1 Februari 2025.

Aturan baru larangan ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, bahwa mulai 1 Februari 2025, tidak akan ada lagi penjualan elpiji 3 kg di pengecer atau warung.

Penyaluran gas subsidi pemerintah tersebut paling akhir dijual ke masyarakat di tingkat pangkalan.

Agen penyalur hingga pangkalan dilarang menjual kepada para pengecer atau warung dengan harga seenaknya, tanpa sesuai aturan pemerintah.

Jika agen dan pangkalan melanggar, Pertamina wajib mencabut izinnya dan tidak bisa lagi menjadi penyalur elpiji 3 kg.

"Ini kan bagaimana harga yang diterima masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga elpiji subsidi sesuai yang telah ditetapkan pemerintah," jelas Yuliot, seperti tayang di Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Upaya ini dilakukan dalam rangka penataan distribusi gas elpiji subsidi kepada masyarakat yang melambung tinggi di pasaran.