Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinisi Jawa Barat ketumpahan anggaran sebesar Rp215 miliar.

Belanja pegawai Rp36,5 miliar

Belanja barang dan jasa Rp162 miliar

Belanja modal Rp13,1 miliar

Belanja hibah Rp3,4 miliar

"Belanja barang, barang yang dibeli apa? Tujuan kalimat barang dan jasa agar tiap tahun ada penambahan aset, uang yang dibelanjakan menjadi aset," tuturnya.

"Jadi uang yang dibelanjakan menjadi aset dan investasi, logika e-goverment tuh itu. Nah, barangnya apa yang dibeli?" tanya Dedi Mulyadi.

Pejabat Pemprov Jabar Deny Hermawan menerangkan belanja barang terdiri dari makan dan minum, souvenir, hingga perabotan kantor.

Berikut ini rinciannya:

Belanja makan minum rapat Rp1,3 miliar

Belanja souvenir Rp649 juta

Makan minum tamu Rp312 juta

Belanja perabotan kantor Rp189 juta

Alat listrik Rp180 juta

Atas rincian inilah, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi merasa heran.

Ia tak menyangka, meski mengusung e-goverment, namun biaya konsumsi rapat dan ATK masih sangat tinggi.

"Kan sudah e-goverment birokrasi yang berbasis IT, tapi jumlah rapat dan makan minum tetap saja semakin naik," kata Demul.

Ia bercerita sewaktu debat Calon Gubernur Jabar, hal ini sudah dikemukakan.

"Waktu saya debat, itu kan saya katakan iya kita berbasis informasi komunikasi."

"Kan harusnya anggaran makan minum turun, anggaran rapat turun, anggaran sewa gedung turun, ATK turun."

"Dengan ini dinaikkan misal sampai Rp200 miliar, dia menurunkan Rp500 miliar belanja lain."

"Kalau sekarang terbalik, belanja ini naik, belanja itu naik," papar Dedi Mulyadi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com