TRIBUNJATIM.COM - Siswa SMA melaporkan keluh kesahnya tentang PIP dipotong Rp 250.000.

Sementara itu, untuk sumbangan masjid dipatok Rp 150.000.

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menerima curhatan berbagai pungutan dari siswa dalam kunjungannya ke SMAN 7 Kota Cirebon.

Mulanya, Dedi datang terkait dengan kegagalan input di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) yang membuat siswa SMAN 7 Kota Cirebon tak bisa daftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Seusai mendengarkan beberapa persoalan terkait PPDS, Dedi Mulyadi bertemu dengan orang siswi SMA yang ingin melaporkan berbagai pungutan sekolah yang dialami para siswa.

"Kita tuh masih banyak yang pengen dilaporin, Pak, selain kasus PDSS. Sumbangan PIP Rp 1,8 juta dipotong Rp 250.000," ujar siswa tersebut dalam Instagram @dedimulyadi71 yang diposting Sabtu (8/2/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Larang Sekolah Jual Buku dan Seragam, Guru Tidak Boleh Joget-joget di Medsos: Fokus

PIP adalah singkatan dari Program Indonesia Pintar. Program ini merupakan bantuan dari pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar mereka bisa melanjutkan pendidikan.

Menurut siswa tersebut dari awal pihak sekolah sudah mensosialisasikan dana PIP akan dipotong sekolah untuk dikembalikan ke partai.

Dedi Mulyadi lalu menjelaskan, sumbangan tersebut bukan dari partai tapi bantuan pemerintah yang disalurkan melalui anggota DPR RI untuk daerah pemilihannya (dapil).

Dedi lalu bertanya, bagaimana cara sekolah mengambilnya karena bantuan tersebut masuk ke rekening masing-masing siswa.

Siswa itu mengatakan saat dirinya ke bank, di sana sudah ada dua petugas TU sekolah. Petugas tersebut akan meminta buku tabungan, kartu ATM, dan pin.

"Buku tabungan, kartu, dan pin dikasih ke sekolah. Semua seangkatan disamain pin-nya. Kalau ada yang berbeda, dijapri pihak sekolah," tutur siswa tersebut.

Selain itu, siswa dimintai uang gedung sebesar Rp 6,4 juta. Itu pun hasil nego orangtua siswa dalam rapat dari nilai awal yang diminta Rp 8,4 juta.

Selanjutnya, para siswa masih bayar SPP Rp 200.000 dari yang seharusnya gratis. Ditambah uang LKS di atas Rp 300.000, dan ada sumbangan masjid yang besarannya dipatok sekolah.

"Kelas 10 ada sumbangan masjid. Harusnya kan sumbangan itu seikhlasnya, kami ini dipatok Rp 150.000," tutur siswa tersebut.

Dalam postingan tersebut, Dedi Mulyadi memberikan caption: Sengkarutnya sangat masya Allah sekali.

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Bayar Petugas Input PPDS SMAN 4 Karawang Rp 2 Juta, Tenaga di Sekolah Tak Cukup

Dedi Mulyadi Ingin Kepala Sekolah Tak Kelola Keuangan, Termasuk BOS

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menyampaikan ingin menata Jawa Barat istimewa dengan melahirkan generasi yang bermutu melalui pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, kata dia, ada beberapa hal yang nanti menjadi komitmen bersama antara Pemprov dengan kepala sekolah se-Jawa Barat.

"Saya paham kepala sekolah sering dihadapkan pada aspek-aspek psikologi yang bersifat tekanan yang diakibatkan pengelolaan keuangan. Untuk itu ada beberapa hal yang mesti disampaikan," kata Dedi pada unggahan di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Hal pertama, jelas Dedi, seluruh pengelolaan keuangan diserahkan sepenuhnya kepada tim administrasi di tiap sekolah. Pemerintah akan melakukan pendampingan administrasi.

"Khusus sekolah dasar kami kordinasi dengan bupati, walikota agar di setiap sekolah disiapkan pengelola keuangan," kata Dedi.

Baca juga: Siswa SD BAB di Selokan karena Sekolah Tak Punya Toilet, Sudah Ajukan Pembangunan Tapi Tak Dilanjut

Dia mengatakan, pengelola keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak boleh oleh kepala sekolah. Alasannya, hal ini sangat membebanka kepala sekolah.

"Beban yang cukup berat bagi seorang kepala sekolah," kata Dedi.

Dia mengajak semua pihak terkait pendidikan, untuk bersama-sama menata pendidikan yang lebih baik dengan satu komitmen darinya. Komitmen tersebut bahwa anggaran bantuan provinsi untuk sekolah-sekolah akan difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan di sekolah, bukan kegiatan-kegiatan dengan tujuan lain.

Selanjutnya, Dedi mendorong dan memberi ruang kepada sekolah, agar anggaran pengelolaan kegiatan di sekolah yang bersumber dari anggaran Provinsi Jawa Barat dapat membiayai kegiatan ekstrakurikuler siswa.

"Kemudian kegiatan lain yang kadang itu muncul secara tiba-tiba. Nah semuanya akan kami alokasikan dengan baik dengan tujuan kita semua bisa hidup dengan tenang, mengajar dengan tenang, fokus pada tujuan utama mencerdaskan seluruh rakyat Jawa Barat," kata Dedi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com