TRIBUNJATIM.COM - Tengah viral di media sosial surat undangan Kementerian PKP undang Dewa 19 di tengah efisiensi anggaran.

Dalam undangan yang ramai di X, disebutkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19.

Terkait hal ini, Kementerian PKP pun angkat bicara.

Sebelumnya, dalam unggahan foto yang disebar akun X @BosPurwa, dirinya menyinggung acara tersebut di tengah adanya efisiensi anggaran.

"Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut, Kamis (20/2025), melansir dari Kompas.com.

Diketahui, acara tersebut akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dalam undangan tersebut juga tertera detail informasi serta konfirmasi contact person (CP).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara buka suara soal undangan pentas seni ini.

Menurut Ara, Ahmad Dhani selaku Founder Dewa 19 tak dibayar sepeser pun untuk mengisi acara yang diselenggarakan Kementerian PKP.

Dengan demikian, acara pentas seni yang mengundang Dewa 19 itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada APBN, tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar,” tegas Ara saat ditemui usai konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/025).

Baca juga: Efisiensi Anggaran, Penyambutan Mas Ipin-Syah di Trenggalek Pasca Dilantik akan Digelar Sederhana

Ara mengatakan, Dhani sudah beberapa kali mengisi acara tanpa dibayar apapun, termasuk acara Kementerian PKP yang dihelat esok hari. Ada Iwan Fals dan Serbuan Mobil-mobil China di IIMS 2025  

Sebelumnya, Ara memang telah berniat mengadakan acara mengundang Dewa 19 saat melantik 120 pejabat eselon II hingga IV di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

“Saya rasa begitu, tapi waktunya kita hiburan, menikmati kesenian, juga kita lakukan, Pak Mendagri (Tito Karnavian),” ungkap Ara dalam sambutannya pada acara tersebut.

Dirinya mengaku sudah membuat janji dengan Dewa 19 untuk menghibur para pejabat dalam Kementerian PKP.

“Mudah-mudahan, kalau boleh dalam waktu dekat, pada waktunya kita mendengarkan musik, saya sudah telpon Pak Ahmad Dhani Dewa untuk menghibur kalian semua,” tambah Ara.

“Ya, pada waktunya kita bekerja, kita bekerja, waktunya kita juga perlu, apa, refreshing, ya, begitu ya, jadi waktunya kapan kita harus atur ya, Pak,” tutup dia.

Baca juga: Sosok Marhaen Djumadi Bupati Nganjuk 2025-2030, Siap Bahas Efisiensi Anggaran hingga MBG saat Retret

Ketika dikonfirmasi Kompas.com, PC undangan tersebut, Yuni Sri Hidayatullah membenarkan acara tersebut dan dilaksanakan Jumat (21/2/2025) besok.

Yuni juga memastikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah akan menghadiri peluncuran logo Kementerian PKP.

"Iya hadir, " ungkap Yuni. 

Di sisi lain, diketahui Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran dalam tiga tahap dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun.

Saat ini, tahap pertama telah menghemat Rp300 triliun, dan tahap kedua direncanakan sebesar Rp308 triliun. 

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyampaikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini telah menimbulkan kekacauan, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik.

Pemotongan anggaran yang drastis terhadap kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang kehilangan lebih dari 70 persen anggarannya, telah berakibat pada penghentian proyek-proyek infrastruktur vital. 

"Jalan-jalan yang seharusnya diperbaiki kini dibiarkan rusak, sementara proyek bendungan dan irigasi yang penting bagi sektor pertanian ditunda atau dibatalkan," tutur Achmad kepada Tribunnews, Minggu (16/2/2025).

Ia menyampaikan, dampak lainnya juga terlihat pada lembaga strategis seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang mengalami pemotongan lebih dari 50 persen. 

Akibatnya, kapasitas BMKG dalam memberikan peringatan dini bencana melemah, meningkatkan risiko terhadap keselamatan masyarakat. 

"Hal ini menjadi bukti bahwa efisiensi yang tidak terencana dapat berujung pada dampak yang lebih besar dan berbahaya," kata Achmad.

Baca juga: Dukung Efisiensi Anggaran, Eri Cahyadi Pangkas Perjalanan Dinas hingga Seminar di Pemkot Surabaya 

Tidak hanya itu, Achmad menyebut, pemotongan anggaran yang dilakukan serampangan telah menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai lembaga, seperti Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI. 

Walaupun beberapa keputusan PHK akhirnya dibatalkan karena tekanan publik, Achmad melihat dampak psikologis dan ketidakpastian kerja bagi pegawai tetap menjadi permasalahan serius. 

"Jika tahap kedua dan ketiga tetap dijalankan tanpa strategi yang lebih matang, bukan tidak mungkin akan terjadi PHK dalam skala yang lebih luas serta berkurangnya tenaga profesional di sektor-sektor vital," papar Achmad.

Lebih lanjut Achmad menyampaikan, kebijakan efisiensi anggaran memang tidak sepenuhnya buruk.

Ada beberapa aspek positif yang dapat diambil, seperti pengurangan pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi operasional di kementerian dan lembaga. 

1. Pengurangan Pemborosan: Dengan adanya pemangkasan anggaran, pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang yang kurang prioritas, dapat diminimalisasi. Hal ini seharusnya membuat anggaran lebih fokus pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
2. Peningkatan Efisiensi: Pemotongan anggaran memaksa kementerian dan lembaga untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya, misalnya dengan mengoptimalkan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan publik.

Lalu apa dampak negatifnya?

1. Penurunan Kualitas Layanan Publik: Banyak layanan esensial menjadi terganggu akibat pemangkasan anggaran yang tidak terencana. Sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebencanaan adalah yang paling terdampak.
2. PHK Massal dan Ketidakpastian Tenaga Kerja: Banyak pegawai di berbagai lembaga pemerintah menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap ekonomi nasional.
3. Gangguan pada Proyek Infrastruktur: Pemotongan anggaran di sektor infrastruktur telah menyebabkan penundaan atau pembatalan proyek-proyek strategis. Hal ini akan berdampak pada konektivitas nasional, daya saing ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat luas.

Pemerintah harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih selektif dan berbasis data dalam melakukan efisiensi anggaran. 

Tidak semua kementerian dan lembaga bisa dipangkas anggarannya secara serampangan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan mitigasi bencana. 

"Evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar kebijakan ini tidak merugikan kepentingan publik. Rakyat harus bersikap kritis dan menolak jika kebijakan efisiensi ini lebih banyak membawa dampak buruk dibanding manfaat," ucapnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com