TRIBUNJATIM.COM - Seorang wali kota tolak anggaran Rp3 miliar untuk mobil dinas ini viral di media sosial.

Ia justru ingin mengalihkan ke sektor lain yakni gerobak sampah.

Adapun sosok wali kota tersebut adalah Hasto Wardoyo.

Hasto Wardoyo merupakan Wali Kota Yogyakarta.

Menurut Hasto, efisiensi angggaran diaplikasikan pemerintah daerah dengan memprioritaskan program-program urgent.

Kebijakan yang dilakukan oleh Wali Kota Yogya ini selaras dengan pemerintah pusat yang menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

Baca juga: Sosok & Harta Simon Aloysius, Dirut Pertamina Minta Maaf atas Kasus Korupsi, Anggota DPP Gerindra

Menolak anggaran Rp 3 miliar untuk mobil Dinas, Hasto menilai mobil dinas saat ini masih berumur 4 sampai 5 tahun, dan masih layak untuk digunakan sebagai mobil dinasnya.

Dia berpendapat, anggaran untuk mobil dinas baru senilai Rp 3 miliar lebih baik diperuntukkan untuk gerobak sampah.

“Anggarannya (pengadaan mobil dinas) kan bisa sampai Rp 3 miliar untuk saya dan pak wakil. Itu lebih baik kita pakai untuk bikin gerobak sampah,” ujarnya saat ditemui sesuai serah terima jabatan di Balai Kota Yogyakarta, Senin (3/3/2025), dikutip dari Bangka Pos.

Mantan Bupati Kulon Progo ini mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar akan direfocusing pada perubahan dan digunakan untuk membuat 600 gerobak sampah.

Pihaknya pun sudah menghitung, untuk membuat gerobak sampah menyasar sekitar 600 RW di Kota Yogyakarta, dibutuhkan anggaran lebih kurang Rp3 miliar, dengan harga per unit Rp5 juta.

“Saya akan buat 600an sesuai dengan jumlah RW di Kota Yogyakarta, itu hanya butuh tiga koma sekian miliar dengan rata-rata unitnya Rp 5 juta,” ujarnya.

“Ngapain saya dibelikan mobil dinas wong mobil dinas yang lama masih bagus, ngapain dibelikan mebel baru gak usah mebel lama masih ada. Itu juga bisa untuk sampah (menangani),” ucapnya.

Hasto Wardoyo adalah kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta.

Sebelumnya, Hasto Wardoyo merupakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang diangkat Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2019.