TRIBUNJATIM.COM - Sempat mengamuk dan marah ke Dedi Mulyadi, seorang kepala desa atau kades berbalik total.

Seorang kades menjadi sorotan lantaran menyebut orang nomor satu di Jawa Barat itu bersikap otoriter.

Berawal dari momen Dedi Mulyadi membongkar bangunan yang menjadi pemicu banjir di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin langsung pembongkaran bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sepak, Desa Srijaya dan Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jumat (14/3/2025).

Pembongkaran itu diwarnai drama saat Kepala Desa Srijaya Canih Hermansyah menyatakan ketidaksetujuannya atas langkah Gubernur Dedi.

Ia bahkan menyebut mantan bupati Purwakarta itu sebagai seorang otoriter.

"Saya merasa kaget, pagi ini ada eksekusi, padahal belum ada pemberitahuan. Seharusnya ada teguran pertama, kedua, ketiga. Jangan seperti ini. Seharusnya SOP (standar operasional prosedur) dijalankan dulu," kata Canih dalam video yang diunggah dalam akun Instagram Dedi Mulyadi, Jumat (14/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Sabtu (15/3/2025).

"Cuma Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahannya seperti otoriter, mentang-mentang dia Gubernur tidak melihat keadaan," lanjut Canih.

Saat pembongkaran, kata Canih, perabotan dan alat rumah tangga warganya masih belum dipindahkan. Ia merasa sangat keberatan dengan pembongkaran dadakan ini.

Meski demikian, Canih mengaku mendukung langkah Pemerintah Provinsi Jabar terkait pembenahan aliran sungai.

Baca juga: Blak-blakan Natasha Rizky Ingin Rujuk dengan Desta? Berharap Berkeluarga Lagi, ‘Syukur-Syukur’

"Tapi caranya salah," ujar Canih.

Namun beberapa saat kemudian sikapnya berubah. Dalam video yang berbeda, ia jadi mendukung sepenuhnya. Itu karena Dedi menjanjikan akan membantu warga tempat tinggalnya dibongkar.

Dalam video yang dikirim ke Kompas.com, terlihat Dedi didampingi Kapolres Bekasi dan Bupati Bekasi saat berdialog dengan warga.

"Saya sampaikan ini bangunan tak berizin yang dibangun di bantaran sungai, saya bongkar agar aliran air bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir," ujar Dedi menjelaskan kepada warga.

Dedi menjanjikan akan membantu warga membangun warung untuk mencari nafkah.

"Tapi saya tahu bapak ini orang susah. Bikin lagi warung dan bangunan pakai duit. Saya tanggung biaya bangunan. Saya bangunkan warung dari dana Pemprov Jabar," kata Dedi kepada salah seorang pemilik warung .

Dedi kemudian memastikan dukungan dari perangkat desa.

Ia memanggil kepala desa yang sebelumnya sempat keberatan dengan pembongkaran ini.

"Mana yang marah kepada saya? Pak Kades, setuju kan pembongkaran? Bangunan diganti," tanya Dedi.

Baca juga: Sosok Haji Mumu Tangan Kanan Dedi Mulyadi, Resign karena Ingin Rawat Orangtua Sakit: Lebih Penting

Sang kepala desa pun akhirnya menyatakan dukungannya.

"Alhamdulillah, saya dukung program Pak Gubernur," ujarnya.

Mendengar itu, Dedi menimpali, "Ini bukan program saya, ini program Bapak. Kan yang kebanjiran Bapak, bukan saya," ucapnya sambil tersenyum.

Ia pun kembali memastikan tidak ada lagi keberatan dari warga.

"Sudah tidak marah lagi kepada saya?" tanyanya kepada kepala desa.

"Saya tidak marah, Pak," jawab kepala desa tersebut.

Di depan Bupati Bekasi, Kapolres, dan warga yang menyaksikan, Dedi pun memberikan instruksi tegas.

"Ini contoh di Bekasi, Tambun Utara, Desa Srijaya. Bangunan di sepadan sungai bongkar semua. Oke, mantap!"

"Mantap!" sahut warga serempak mendukung aksi pembongkaran tersebut.

Baca juga: Fakta Eks Kapolda Jabar Kesulitan Tes SIM C, Viral Disebut ‘Tak Masuk Akal’, Ternyata Video Lama?

Sementara itu, Dedi Mulyadi belakangan menyoroti sosok-sosok yang tega memberikan sertifikat kepemilikan sungai.

Penemuan mengejutkan ini diketahui sang Gubernur Jawa Barat saat meninjau Kali Bekasi.

Hal itu sontak membuat proyek normalisasi sungai di Kali Bekasi menjadi terhambat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Murka Kasatpol PP Tak Datang saat Pembongkaran Tempat Wisata Bermasalah: Gimana Sih

Sebab, sungai tersebut sudah tidak bisa dilakukan pelebaran karena berstatus milik perorangan dan sudah ada sertifikatnya.

Menurut KDM, normalisasi sungai tadinya akan berjalan ke Sungai Cikeas, yang jadi pertemuan antara Sungai Bekasi dan Sungai Cileungsi.

"Tapi alat itu tidak bisa berjalan ke sana, karena bibir Sungai Cikeasnya, daerah aliran sungainya, sudah bersertifikat dan sudah ganti jadi rumah," kata dia.

Oleh karena itu, kata Dedi Mulyadi, proyek pelebaran sungai jadi tidak bisa dilakukan, karena daerah aliran sungainya kini sudah berubah menjadi pemukiman.

Namun ia menegaskan bahwa pelebaran sungai harus tetap dilakukan.

"Kalau saya enggak ada urusan, tahun ini harus tuntas, harus ada pelebaran. Pemukimannya harus direlokasi," tegasnya, dikutip dari akun TikTok @dedimulyadiofficial, Senin (10/3/2025).

Sebab tanah tersebut asalnya milik sungai yang kemudian berubah menjadi perorangan bahkan sudah dibuat sertifikatnya.

KDM pun akan melakukan pertemuan dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dan membahas soal tata ruang.

"Kita jelasin bahwa tanah-tanah di seluruh bantaran sungai Kali Bekasi, Walungan Cikeas, Walungan Cileungsi, semuanya sudah berubah jadi perumahan," ungkap dia.

Karena tanahnya sudah menjadi hak milik, kata KDM, maka tidak mungkin dilakukan pelebaran sungai.

"Harus dibebasin, tapi menurut saya, kalau riwayat tanahnya salah, Menteri ATR/BPN berhak mencabut," jelas Dedi Mulyadi.

Dedi pun jadi menyamakan kasus ini dengan kasus pagar laut di Tangerang.

"Kan sama kemarin laut juga disertifikatkan, sekarang sungai disertifikatkan," ucap dia lagi, melansir TribunnewsBogor.com.

Pada video terbarunya, kata Dedi Mulyadi, sebenarnya di Bekasi sudah ada proyek normalisasi sungai.

Berupa pengerukan dan pelebaran di Kali Bekasi, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

"Daerah Babelan yang ditinjau oleh Presiden Prabowo kemarin itu ada proyek normalisasi sungai, yaitu pengerukan dan pelebaran dan penambahan tanggul," ungkap dia.

Bahkan proyek normalisasi ini ternyata sudah berjalan 50 persen.

Namun yang jadi permasalahan, 50 persennya lagi tidak bisa dilakukan normalisasi, karena semua tanahnya sudah bersertifikat.

"Daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada setifikat hak milik, jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan, sungai ge disertifikatkan, isukan langit sia disertifikatkeun," kata KDM geram.

Dedi Mulyadi pun akan segera meninjau daerah aliran sungai yang sudah bersertifikat tersebut.

KDM pun tak memberi pilihan lain.

Ia akan meminta pemilik sertifikat untuk melepaskan tanah tersebut.

"Jadi nanti kita turun ke sana Pak, milih banjir, milih ridhokeun sungai na (pilih banjir atau pilih merelakan sungainya). Gitu aja," tegasnya.

Baca juga: Ormas Razia Warung Buka saat Puasa, Tumpahkan Minuman, Wakil Bupati Tegur: Mainnya Enggak Begini

Bukan hanya di Babelan, masalah yang sama juga ditemukan di wilayah lain.

Bahkan kini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) hanya mampu mengerjakan proyek normalisasi, pengerukan dan pelebaran di angka 11,6 persen.

Pengerjaan tak bisa dilanjutkan karena daerah aliran sungai (DAS) kini sudah memiliki sertifikat.

Ia pun mengungkap siapa-siapa pemilik sertifikat sungai tersebut.

Menurutnya pemiliknya merupakan perorangan dan perusahaan.

"Yang jahat di Indonesia banyak banget," kata Dedi Mulyadi.

Padahal proyek ini bertujuan untuk menormalisasi Sungai Bekasi, Sungai Cikeas hingga Sungai Cileungsi.

"Proyeknya sudah ada tapi tidak berjalan karena daerah aliran sungai sepanjang Sungai Bekasi, Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi tanahnya sudah bersertifkat, untuk itu harus dituntaskan," pungkas Dedi Mulyadi.