Laporan Wartawan Tribun Jatim Network Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hal ini diwujudkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta Forum Komunikasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (FKP RPJPD) 2025-2029.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa forum ini menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan visi-misi kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Nurul Azizah, yakni mewujudkan Bojonegoro yang 'Makmur dan Membanggakan'.

Dokumen yang dihasilkan dalam Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 akan menjadi peta jalan pembangunan Bojonegoro lima tahun ke depan.

Pemerintah daerah berkomitmen mengakomodasi hasil musyawarah tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur birokrasi sekaligus wujud partisipasi publik dalam pembangunan.

Baca juga: Komplotan Pengedar Uang Palsu Gentayangan di Bojonegoro Jelang Lebaran, Dua Agen Bank Tertipu

Pada tahun 2025, Pemkab Bojonegoro mulai merealisasikan program-program unggulan yang difokuskan pada dua sektor utama, yakni kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Program ini dituangkan dalam delapan quick wins, di antaranya, Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Digitalisasi, Optimalisasi Satu Data Single Window “Sapa Bupati”, Penataan Regulasi dan Revitalisasi BUMD, termasuk pembentukan dana abadi dan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) dan Optimalisasi ketersediaan air dan peningkatan kesejahteraan petani.

Kemudian, Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat, Optimalisasi lingkungan berkelanjutan, dan Pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi produktif.

Baca juga: PWI dan AJI Bojonegoro Kecam Tindakan Kekerasan Polisi pada 2 Jurnalis saat Demo UU TNI di Surabaya

Bupati Setyo Wahono menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan akan lebih terarah melalui program bantuan konkret bagi keluarga prasejahtera.

Beberapa program di antaranya adalah pemberian bantuan kolam dalam Buis Deker untuk budidaya ikan lele, bantuan ayam petelur lengkap dengan pakan dan peralatan, bantuan bibit sayuran, hingga pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).

Selain itu, tersedia juga bantuan listrik bagi keluarga kurang mampu, penyediaan air bersih, serta beasiswa bagi pelajar berprestasi.

“Kami juga memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan,” ujar Wahono, pada selasa (25/3/2025). 

Pemkab Bojonegoro berkomitmen mengembangkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.

Konsep ini dirancang agar tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

Fokus utama pembangunan dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan yang lebih merata, peningkatan layanan kesehatan dan gizi masyarakat, serta penguatan kualitas keluarga.

Optimalisasi dan inovasi teknologi juga akan menjadi faktor utama dalam mewujudkan Bojonegoro yang lebih maju.

“Ke depan, pembangunan harus berbasis inovasi dan teknologi. Hal ini akan meningkatkan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” tambahnya.

Menambahkan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan, kegiatan Musrenbang RKPD 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 turut melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Melalui forum ini Pemkab Bojonegoro menghimpun aspirasi masyarakat serta meningkatkan partisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dan anggaran pembangunan.

Hasil rekapitulasi Musrenbang mencatat sebanyak 1.375 usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat, dengan 1.298 usulan di antaranya telah terverifikasi atau sekitar 94,4 persen.

"Sebagian besar usulan terkait sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pertanian," ujar Gunawan.

Sementara itu, usulan pembangunan dari pokok-pokok pikiran DPRD Bojonegoro tercatat lebih dari dua kali lipat, mencapai 3.160 usulan, dengan 3.092 usulan telah lolos verifikasi atau sekitar 97,85 persen. Selain itu, Pemkab juga menerima 324 usulan pembangunan untuk diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Dengan berbagai program strategis dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, pembangunan Bojonegoro ke depan diharapkan semakin progresif dan mampu menjawab tantangan zaman, menjadikan daerah ini lebih maju, sejahtera, dan membanggakan," tutupnya.