Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun 2024 kini tengah jadi pembahasan di DPRD Jatim.

Seluruh fraksi yang ada di dewan telah menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna yang berlangsung Rabu (9/4/2025). 

Rapat paripurna itu menjadi rangkaian tahapan dalam pembahasan LKPJ.

"Secara umum mengapresiasi kinerja 1 tahun. Namun tentu masih ada hal-hal yang dikritisi. Tapi, secara umum dari 9 fraksi yang ada menyampaikan apresiasi," kata Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025). 

Rapat paripurna itu menjadi tindak lanjut setelah beberapa waktu lalu, Gubernur membacakan nota penjelasan LKPJ. Dalam rapat paripurna Rabu ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono.

Baca juga: Pasca Longsor Cangar yang Tewaskan 10 Orang, DPRD Jatim Minta Pemprov Petakan Daerah Rawan

Musyafak dan Deni hadir bersama jajaran pimpinan dewan lainnya. 

Sementara dari Pemprov hadir Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Pandangan umum fraksi itu disampaikan dan dibacakan dalam rapat paripurna tersebut.

Dari pandangan umum itu, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah harapan. Diantaranya, adalah pada Indeks Kinerja Utama (IKU) pertumbuhan ekonomi. 

Baca juga: Sambut Baik Rencana Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar, DPRD Jatim Optimis Jadi Stimulus Ekonomi

Hal ini disoroti oleh Fraksi PKS. Melalui juru bicaranya, Harisandi Savari, F-PKS secara umum memberi apresiasi atas tercapainya IKU sebesar 4,93 persen dibanding target di rencana kerja pemerintah daerah perubahan 2024.

Meski begitu, F-PKS menilai jika dilihat lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi 2024 ini mengalami tren menurun dibanding tahun 2022 yang berada di angka 5,34 persen dan tahun 2023 sebesar 4,95 persen. 

"Oleh sebab itu, fraksi PKS meminta kepada Gubernur untuk memitigasi sektor apakah yang masih bisa dipertahankan dan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya agar pertumbuhan ekonomi kita kembali rebound bahkan di mendekati batas atas target RKPD," ungkap Harisandi. 

Baca juga: Pemprov Gelar Mudik Gratis, Anggota Komisi D DPRD Jatim Nurul Huda Beri Apresiasi

Sektor lain yang juga disorot adalah Berkaitan IKU angka kemiskinan sebesar 9,56 persen. Fraksi PKS memberi apresiasi atas tercapainya penurunan tingkat kemiskinan yang melampaui target RKPD 2024 sebesar 10,56 – 9,75 persen. Bahkan berhasil menurunkan 3,58 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi 0,66 persen. 

Namun demikian, Pemprov diminta untuk terus memikirkan strategi, program dan kegiatan apa yang harus dilakukan. Apalagi, ada 17 kabupaten/ kota yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas provinsi Jawa Timur.

"Hal ini penting agar APBD Jawa Timur maupun sinergi dengan APBD Kab/Kota tidak tumpang tindih dalam program dan kegiatan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di 17 daerah," ucap Harisandi.