Dedi Mulyadi beralasan, kebijakan ini adalah bagian dari upaya membenahi manajemen tata kelola hibah yang dianggap ugal-ugalan.

"Satu, agar hibah ini tidak jatuh pada pesantren yang itu-itu juga," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (24/4/2025).

"Kedua, tidak jatuh hanya pada lembaga atau yayasan yang memiliki akses politik saja," imbuhnya. 

Dedi mengaku sudah bertemu dengan Kemenag seluruh Jabar, agar ke depan pemberian hibah ini terdistribusi dengan rasa keadilan.

"Kita akan mulai fokus membangunkan madrasah-madrasah, tsanawiyah-tsanawiyah yang mereka tidak lagi punya akses terhadap kekuasaan dan terhadap politik."

"Jadi, pertimbangannya nanti pembangunan-pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang di bawah Kemenag," kata Dedi.

Baca juga: Kisah Marhasan Ingin Banting Setir dari Driver Ojol, Rela Berdesakan Lamar Jadi PPSU Demi Gaji Tetap

Selama ini, kata dia, bantuan-bantuan hibah yang disalurkan kepada yayasan-yayasan pendidikan di bawah Kemenag selalu pertimbangannya politik.

"Coba ada yayasan yang terimanya Rp2 miliar, Rp5 miliar, ada yang Rp25 miliar."

"Ada yang satu lembaga terimanya sudah mencapai angka Rp50 miliar," ucapnya.

Ke depan, Dedi akan mengubah mekanisme penyaluran hibah, karena selama ini dia menganggap banyak yayasan yang menerima hibah, tapi yayasannya bodong.

"Ya, boleh lho saya sampaikan, banyak juga yang menerima bantuan yayasannya bodong."

"Ini adalah bagian audit kita untuk segera dilakukan pembenahan," katanya. 

"Karena ini untuk yayasan-yayasan pendidikan agama, maka prosesnya pun harus beragama," pungkas Dedi.

Baca juga: Pengakuan Eks Karyawan Jan Hwa Diana, Gaji di Bawah UMK Masih Dipotong Rp1 Juta, Ijazahnya Ditahan

Di sisi lain, Dedi menanggapi ancaman pembunuhan terhadap dirinya dengan tenang.

Ia mengaku sudah sering menghadapi hal serupa sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta.