"Rumah Belajar (Rombel) yang sudah terpenuhi itu untuk jenjang SMP dan SMA. Ada 60 siswa lebih. Untuk jenjang SD masih proses dan memang kuota belum terpenuhi," ucapnya pada SURYA selasa (22/4/2025).

Warsubi melanjutkan jika pihaknya akan terus mendata hingga kegiatan bisa dimulai pada bulan Juli mendatang. Ia menuturkan, jika semua tergantung dari masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di Sekolah Rakyat.

Sementara itu, menurut Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, adanya program Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang ini merupakan langkah positif bagi masyarakat.

"Kalau dari sisi positif kita menilai, mengapa harus ada Sekolah Rakyat, karena negara ingin hadir ke masyarakat yang miskin dan bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas tanpa harus mahal. Tentu memang tantangan cukup besar, kalau kita tidak paham keseluruhan terhadap konsep Sekolah Rakyat ini pasti akan negatif tanggapannya," ungkapnya.

Hadi menjelaskan, Sekolah Rakyat ini, jika dikelola secara baik kedepannya, pemerintah akan hadir kepada rakyat yang butuh untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

"Dengan asumsi seperti ini, di Kabupaten Jombang terdapat 302 desa 4 kelurahan, penduduknya lebih dari 1 juta. Kalau Sekolah Rakyat, jika memang ada SD, untuk kelas 1 SD, kita ambil 100 anak, kita menyeleksi dari 306 desa itu, masih bisa satu desa satu anak dan itu syarat ketentuan berlaku," bebernya.

Hadi melanjutkan, semua proses harus dilewati sesuai prosedur. "Pasti harus ada seleksi, IQ nya bagaimana, minat anaknya bagaimana, karena kita memfasilitasi anak yang betul-betul semangat untuk bersekolah," pungkasnya. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com