“Total Down Payment saya Rp5 juta, angsurannya Rp1.060.000 per bulan dengan tenor 240 bulan,” ujar Tusyani.

Ketua Pansus Raperda Hunian Layak, Mohammad Saifuddin juga mengungkap ketersediaan lahan di Surabaya, khususnya di wilayah barat dan timur. Dia menilai pola pembangunan harus disesuaikan dengan karakteristik tanah masing-masing.

“Surabaya punya lahan di barat dan timur, meski kontur lahannya berbeda. Di timur, pembangunan vertical housing masih sangat mungkin,” ujarnya. 

Berdasarkan data, Kendal menargetkan penyediaan 3.400 unit rumah bagi MBR dari total 34.000 MBR yang ada di daerah tersebut.

Skema yang diterapkan di BSA dianggap sebagai salah satu model yang efektif karena memanfaatkan lahan Bank Tanah Negara milik ATR/BPN.

Pansus DPRD Surabaya berharap hasil kunjungan kerja ini dapat memperkaya materi penyusunan Raperda Hunian Layak, khususnya untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah bagi warga MBR di Kota Pahlawan.

"Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penyusunan Raperda Hunian Layak Surabaya agar lebih adaptif, mengutamakan kebutuhan warga MBR, serta memperhatikan keberlanjutan konsep hunian yang ramah lingkungan," pungkas politisi Demokrat ini.