Kebijakan Pemkab Jember itu diambil di tengah krisis BBM akibat penutupan Jalur Gumitir mulai 24 Juli 2025.

Antrean BBM tak terkendali karena suplai BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jember terhambat.

"Kelangkaan BBM karena masalah, bukan persediaan, tapi masalah pendistribusian ya agak tersendat yang biasanya dari Banyuwangi ke Jember itu lancar maka ini ada halangan," katanya dalam jumpa pers di kantor DPRD Jember, Senin malam.

Atas fenomena yang sudah terjadi dalam beberapa hari ini, Fawait membuat keputusan sebagai solusi meminimalisasi dampak yang makin parah lagi.

Ia memutuskan mengeluarkan SE sekolah daring hingga ketersediaan BBM normal kembali. Sementara sekolah swasta bisa menyesuaikan.

"Dengan harapan bisa meringankan sedikit beban masyarakat Jember yang itu menjadi kewenangan kami yaitu mulai besok (29/7/2025) sampai kondisi normal kembali. Para pelajar di Kabupaten Jember boleh mengikukti pelajaran secara daring," terangnya didampingi sejumlah ASN dan anggota legislatif.

Pengambilan kebijakan itu, tambahnya, dilakukan setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak, anggota DPRD Jember, internal Pemkab Jember, hingga ahli.

Baca juga: Wagub Jatim Imbau Warga Bondowoso dan Jember Tak Panic Buying karena Suplai BBM Mulai Berjalan

Fawait memandang solusi itu akan membuat kebutuhan BBM berkurang dan antrean panjang di SPBU hingga menyebabkan kemacetan juga mengganggu perekonomian bisa teratasi.

Banyak di antara orangtua di Jember yang mengantar jemput anaknya ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi, motor ataupun mobil.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jember Hadi Mulyono menyampaikan, SE bupati mengenai sekolah daring sudah terlaksana sejak kemarin.

"Secara umum sudah terlaksana, sudah ada SE Bupati dan SE Kemenag Jember," ucapnya kepada Kompas.com, Rabu (30/7/2025).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com