TRIBUNJATIM.COM - Surat undangan rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Indramayu di luar kota, viral di media sosial.

Rapat ini membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD Indramayu 2025.

Dalam keterangannya, rapat digelar di Grand Arkenso Parkview Hotel Semarang pada Rabu (6/8/2025) besok.

Baca juga: Polisi Minta Rp100 Ribu ke Pengendara Motor Langgar Lalu Lintas, Atasan: Terancam Demosi

Surat undangan ini pun langsung menuai kritik dari netizen.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Sirojudin, angkat bicara dan mengklarifikasi soal beredarnya surat tersebut.

Menurut Sirojudin, surat undangan rapat luar kota tersebut langsung ditarik oleh pihaknya.

"Surat itu sudah dicabut, tapi surat itu memang sudah terlanjur beredar kemana-mana," ujar dia, melansir Tribun Jabar.

Sirojudin menjelaskan, belakangan ini jadwal dirinya sangat padat.

Belum lama ini, Sirojudin bersama Fraksi PDI Perjuangan baru saja mengikuti kegiatan di Bali.

Belum lagi jadwal padat lainnya yang juga harus diikuti.

Sehingga ketika menandatangani surat undangan tersebut, ia tidak melakukan cek ulang.

"Saya baru enggeuh (sadar) ketika staf saya ngomong," ujar dia menirukan percakapan dengan stafnya.

"Katanya Pak Ketua ini ada acara di Semarang, acara apa saya bilang, acara rapat dengan TAPD, oh saya enggak setuju," imbuhnya.

Secara pribadi, kata Sirojudin, ia tidak setuju apabila rapat digelar di luar kota.

Selain membutuhkan anggaran besar, alasan lainnya karena DPRD Indramayu punya gedung yang memadai.

Ia pun menagtakan bahwa rapat yang membahas KUPA dan PPASP APBD Indramayu 2025 akan digelar di DPRD Indramayu pada Rabu (6/8/2025) besok.

Dalam hal ini, Sirojudin juga meminta anggota DPRD Indramayu lainnya fokus untuk pembahasan anggaran dalam rapat nanti.

"Kita cuma punya waktu empat hari. Mau enggak mau kita harus all out karena deadlinenya tanggal 8 sudah harus dilaporkan," ujar dia.

Baca juga: Mediasi Gagal, Juladi Kini Diminta Warga Pergi dari Wilayah Sri Rejeki karena Anjing

Sementara itu di Jawa Timur, para anggota DPDR Sidoarjo memboikot rapat paripurna.

Boikot ini dilakukan oleh semua anggota DPRD Sidoarjo dari Partai Gerindra, Nasdem, PAN, serta sebagian anggota Gorlar.

Mereka sudah hadir di gedung DPRD Sidoarjo sejak siang, tapi tidak masuk ke ruang rapat paripurna dan tidak melakukan absen kehadiran.

Bupati Sidoarjo, Subandi, bereaksi santai soal pemboikotan rapat tersebut.

"Ya memang ditunda karena tidak kuorum, seperti yang kita lihat bersama itu tadi," jawab Subandi sebelum meninggalkan gedung DPRD Sidoarjo.

"Nanti ditunda tiga hari, kalau tidak kuorum terus ya kita konsultasikan ke Gubernur Jawa Timur," imbuhnya.

Bupati juga mengaku tidak tahu tentang persoalan atau alasan yang mendasari para anggota dewan melakukan boikot tersebut. 

"Wah, kalau itu saya tidak tahu, silakan dikonfirmasikan ke teman-teman di dewan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, suhu politik di Kabupaten Sidoarjo sedang memanas.

Perseteruan antara Bupati Sidoarjo Subandi dengan para anggota DPRD Sidoarjo semakin hari semakin menjadi.

Bahkan mayoritas anggota DPRD Sidoarjo terang-terangan melakukan boikot terhadap Rapat Paripurna yang digelar, Kamis (10/7/2025).

Meski rapat ditunda sampai beberapa jam, sikap mereka tetap tidak mau hadir. 

"Kami di (gedung) dewan kok," jawab seorang anggota DPRD dari Gerindra saat dikonfirmasi Surya.

Anehnya, boikot tanpa disertai dengan alasan yang jelas.

Tidak ada keterangan resmi tentang apa yang menjadi alasan puluhan anggota DPRD Sidoarjo memboikot paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunanaan APBD 2024.

Beberapa kalangan pun hanya bisa menduga-duga.

Termasuk dugaan bahwa boikot ini merupakan aksi lanjutan terhadap sikap mereka yang sempat marah kepada Bupati Sidoarjo dan mendesak Subandi meminta maaf.

Tapi dugaan itu juga dirasa kurang pas, karena bupati sudah minta maaf.

Kemudian setelah itu juga sempat digelar rapat paripurna tentang Perda RPJMD dan berjalan lancar, tanpa ada persoalan.

"Kami juga dari tadi mencari tahu apa alasan aksi teman-teman ini. Benar-benar kami tidak tahu," jawab beberapa anggota DPRD Sidoarjo yang hadir dalam rapat.

Hal serupa disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih, usai menunda rapat.

Politisi PKB tersebut mengaku tidak tahu.

"Nanyanya ya ke mereka yang tidak hadir, kenapa kok tidak hadir. Kalau ditanyakan ke saya ya saya tidak tahu," jawab Nasih.

Meski demikian, pihaknya mengaku akan melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi di dewan tentang kondisi ini.

Diharapkan, dalam waktu dekat semua bisa ditemukan persoalan dan solusinya.

"Perlu kita komunikasikan dulu. Apakah mungkin karena mereka masih butuh waktu untuk memperlajari LPJ itu, atau karena apa. Ini kan dinamika politik, sehingga kami rasa akan bisa diselesaikan ketika ada pembicaraan yang baik," ujarnya.