Ia berharap simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih.

"Tetapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus," imbuhnya.

Prasetyo pun mengingatkan, penggunaan simbol seperti bendera One Piece harus tetap dalam batas yang wajar dan tidak dimanfaatkan untuk agenda lain.

Pun dengan para kepala daerah yang turut merespons pengibaran bendera One Piece itu.

Deretan Respons 5 Kepala Daerah soal Bendera One Piece

1. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Boleh Berekspresi, tapi Merah Putih Tetap Paling Tinggi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece ini.

Namun, ia menegaskan, bendera Merah Putih tetap dikibarkan di posisi tertinggi.

Menurut pria yang kerap dipanggil Kang Dedi ini, hal terpenting adalah bendera Merah Putih harus berada di atas bendera lainnya.

"Bendera itu kan ada aturannya Undang-Undang. Kita yang penting, setiap orang mencintai Indonesia, memasang bendera Merah Putih itu paling atas, tidak ada bendera lain."

"Semua Bendera yang paling tinggi adalah Merah Putih," ucapnya setelah menghadiri rapat kerja dan konsultasi nasional Apindo di Bandung, Selasa (5/8/2025).

Dedi kembali menekankan bahwa masyarakat bebas mengekspresikan diri, karena itu adalah hak setiap warga.

"Hal-hal lain setiap orang boleh berekspresi, ekspresi itu hak setiap orang, yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan benderanya tetap merah putih," lanjut Kang Dedi. 

2. Gubernur Jakarta Pramono Anung Enggan Berkomentar

Berbeda dengan Dedi Mulyadi, Gubernur Jakarta Pramono Anung enggan berkomentar terkait bendera One Piece. 

Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai, pengibaran bendera One Piece itu merupakan urusan pemerintah pusat.