Poin Penting:

• Ketua FPKB Jombang, M Subaidi Muchtar mengatakan, sejumlah program strategis yang menjadi bagian dari visi dan misi Bupati Jombang, Warsubi belum tergambar jelas dalam Rancangan Awal KUA PPAS APBD 2026.
• Subaidi merinci sedikitnya empat program prioritas yang dinilai belum menunjukkan progres nyata.
• Subaidi menilai, terobosan pemasaran lintas daerah dapat meningkatkan pendapatan warga sekaligus memperkuat identitas ekonomi Jombang.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jombang menilai sejumlah program strategis yang menjadi bagian dari visi dan misi Bupati Jombang, Warsubi belum tergambar jelas dalam Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2026.

Pandangan ini disampaikan Ketua FPKB Jombang, M Subaidi Muchtar, usai pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (Timgar) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Menurutnya, beberapa pembantu bupati terkesan kurang serius menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam arah kebijakan dan program anggaran.

“Sejumlah sektor strategis daerah belum tersentuh secara optimal dalam perencanaan anggaran tahun depan,” ucapnya dalam keterangan yang diterima pada Rabu (13/8/2025).

Subaidi merinci sedikitnya empat program prioritas yang dinilai belum menunjukkan progres nyata, seperti penguatan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, serta penyediaan pangan sehat. 

Sektor ini dianggap vital karena menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan, namun belum dikelola secara terarah dan berkelanjutan.

Kemudian program “1 Dusun 1 Wirausaha Baru” yang seharusnya mendorong UMKM naik kelas lewat pelatihan, masih minim perkembangan.

"Padahal, program ini diharapkan mencetak wirausahawan lokal yang mampu bersaing lebih luas," ujarnya. 

Lalu, ekspansi pasar produk unggulan daerah ke luar wilayah belum memiliki langkah konkret.

Subaidi menilai, terobosan pemasaran lintas daerah dapat meningkatkan pendapatan warga sekaligus memperkuat identitas ekonomi Jombang.

Juga ada program Santripreneur dengan konsep “1 Pesantren 1 Produk Industri Kreatif” serta pembangunan infrastruktur penunjang sentra ekonomi daerah juga belum tampak hasilnya.

Baca juga: Apresiasi DPRD atas Kinerja 100 Hari Bupati Jombang, Politisi PPP Tegaskan Komitmen Pengawasan

Dia mengatakan, masukan ini perlu menjadi perhatian serius sebelum penandatanganan KUA PPAS 2026. 

“Kami berharap Timgar dan Banggar DPRD mengakomodasi catatan ini, sehingga perencanaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Subaidi.