“Sama, ya sama, saya kan punya pengalaman. Dikasih kios satu, ingin adiknya masuk, pengen saudaranya masuk, ingin menguasai seluruh kios gratis. Kan ada pengalaman,” kata Dedi.

Dedi lalu menceritakan pengalamannya di kampung maupun saat menjabat di Purwakarta.

Saat itu, ada warga yang diberi fasilitas tempat usaha gratis, namun justru menyewakannya kepada orang lain dengan harga tinggi.

“Pengalaman saya dulu di Pasar Rebo Purwakarta. Video YouTube-nya ada, lapak disewakan Rp 11 juta, padahal itu gratis disediakan bagi pedagang,” ungkapnya.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa potensi koruptif tak hanya melekat pada pejabat atu pemimpin. Dia menilai bahwa masyarakat juga memiliki kecenderungan melakukan hal yang serupa.

“Jadi, ya potensi koruptif itu bukan hanya pada kita ini, para politisi, termasuk diri saya. Masyarakat juga sama punya sifat koruptif,” ucapnya.

Dia menilai bahwa sifat serakah adalah bagian dari fitrah manusia. Maka dari itu, negara memiliki peran penting untuk mengatur agar tidak terjadi penyalahgunaan.

“Itu fitrah manusia. Setiap manusia itu punya potensi dalam dirinya serakah. Makanya, fungsi negara itu mengatur agar kebuasan itu tunduk pada undang-undang. Intinya kan itu,” jelasnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu lalu menekankan bahwa baik pejabat maupun rakyat sama-sama harus memperbaiki diri dan taat pada aturan. 

Dia menyebutkan bahwa tugas negara ialah menekan potensi serakah tersebut agar tak berubah menjadi parktik korupsi nyata yang merugikan publik.

“Bagi saya, mau pemimpin, mau rakyat, ya dua-duanya harus bener, gitu lho,” katanya. 

Artikel ini telah tayang di grid.id 

Berita Viral lainnya