Purnomo juga belum tahu apakah semua sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana (sarpras) di seksi PHU otomatis ikut ke Kementerian Haji dan Umrah.

"Kami mengikuti, seandainya pindah ke Kementerian Haji dan Umrah, kami ikut, kalau tetap di Kemenag, kami juga ikut. Intinya, kami menunggu PP nanti seperti apa implementasi di daerah. Saat ini, masih berjalan normal seperti biasa," ujarnya.

Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Salah satu poin utama revisi UU tersebut adalah perubahan kelembagaan penyelenggara ibadah haji dan umrah yang sebelumnya berbentuk Badan Penyelenggara (BP) Haji, kini ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah