Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Gelombang protes dari ratusan warga, saat mendatangi Kantor Desa Dempelan,Kecamatan/Kabupaten Madiun, Kamis siang (28/8/2025), direspons oleh pemerintah desa.

Massa menduga ada kebocoran Pendapatan Asli Desa (PADes) Dempelan, Kecamatan Madiun. Sehingga timbul desakan kepada Kaur Keuangan Tatik Puji Rahayu untuk dicopot.

Pj Kepala Desa Dempelan, Nurul Lishartati, mengaku sudah menerima laporan masyarakat terkait PADes 2025, yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan HUT RI ke 80. 

Ia menambahkan, target PADes tahun ini sebesar Rp 150 juta, namun dana yang baru masuk ke rekening kas desa hanya Rp 91 juta.

“Surat untuk audit bendahara ke Inspektorat sudah kami layangkan. ASN dan perangkat desa wajib diaudit melalui Inspektorat terlebih dahulu,” ujar Nurul.

Mengenai tuntutan pencopotan jabatan Kaur Keuangan Tatik Puji Rahayu dicopot, Nurul menilai, tuntutan itu tidak bisa dipenuhi tanpa disertai bukti pelanggaran.

Oleh karena itu, pihaknya harus berkoordinasi terlebih dahulu, dengan tim di tingkat lebih tinggi.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan bendahara desa agar segera menyetorkan PADes yang berasal dari retribusi pasar desa dan sewa tanah bengkok ke kas desa,” bebernya. 

Baca juga: Kecewa Kegiatan Tak Terealisasi Meski Sudah Iuran, Warga Dempelan Madiun Desak Bendahara Desa Mundur

“Namun dana tersebut baru disetorkan penuh pada 21 Agustus 2025, setelah sempat terlambat,” tuntas Nurul.

Sementara itu, Camat Madiun Hariono membantah adanya kelalaian atau kebobolan atas pengawasan pihak kecamatan. Bahkan pihaknya sudah memerintahkan desa untuk bermusyawarah dan menindaklanjuti pencairan dana, termasuk tunjangan perangkat desa.

“Sudah ada monitoring dan evaluasi, dan akhirnya dana bisa masuk.Keterlambatan setoran menjadi tanggung jawab bendahara desa. Proses pengawasan kecamatan dilakukan bertahap sesuai regulasi,” tandas Hariono.