Efisiensi Anggaran, Pemkot Batu Terapkan WFH Terbatas dan Pangkas Perjalanan Dinas

Ringkasan Berita:

• Kebijakan Baru: Penerapan WFH terbatas setiap hari Jumat bagi ASN Pemkot Batu mulai April 2026.
• Tujuan Utama: Efisiensi anggaran dan penghematan energi akibat dampak geopolitik global.
• Langkah Teknis: Pengurangan rapat tatap muka, pembatasan perjalanan dinas, dan optimalisasi rapat daring.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Mulai bulan April ini, Pemerintah Kota Batu menerapkan pengaturan kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) secara terbatas.

Wali Kota Batu Nurochman mengatakan Ini sebagai upaya dalam menghemat energi di tengah dinamika geopolitik global, sesuai instruksi pemerintah pusat.

Untuk itu ia meminta seluruh ASN Pemerintah Kota Batu beradaptasi dengan tekanan ekonomi melalui langkah efisiensi anggaran, penyesuaian pola kerja, serta penguatan pelayanan publik agar kinerja pemerintahan tetap berjalan optimal.

Baca juga: Baru Satu Koperasi Merah Putih di Kota Batu yang Terima Bantuan Truk Operasional

Optimalisasi Rapat Daring dan Batasi Perjalanan Dinas

“Kondisi global ini berdampak sampai ke daerah. Karena itu kami harus membaca situasi dengan baik dan mengambil langkah strategis, termasuk mengoptimalkan potensi daerah yang kami miliki,” kata Nurochman, Selasa (7/4/2026).

Tidak hanya menerapkan WFH setiap hari Jumat, Nurochman juga mengeluarkan beberapa aturan untuk menekan belanja operasional, dengan mengurangi rapat tatap muka skala besar, pembatasan perjalanan dinas, serta optimalisasi rapat daring sebagai alternatif efisien tanpa mengurangi substansi koordinasi.

“Kami lebih memanfaatkan teknologi informasi. Rapat atau studi komparasi tidak harus selalu datang langsung jika bisa dilakukan secara daring dengan hasil yang sama,” ujarnya. 

Lebih lanjut pria yang akrab dipanggil Cak Nur itu menyatakan akibat kondisi global saat ini, berdampak langsung terhadap daerah termasuk potensi penurunan aktivitas ekonomi yang berimbas pada pendapatan daerah dan sektor usaha. 

Baca juga: Mikutopia Kota Batu Jadi Sorotan: Dari Insiden Pengunjung Tewas Hingga Wahana Patah dan Izin Amdal

Sebagai contoh pengurangan kegiatan di hotel sebagai bagian efisiensi anggaran berpotensi menekan sektor perhotelan dan berdampak pada penerimaan pajak daerah maupun keberlangsungan tenaga kerja, sehingga kebijakan harus disikapi secara bijak dengan mempertimbangkan dampak berantai terhadap ekonomi daerah.

“Apapun itu kami pastikan pelayanan publik tetap berjalan normal, khususnya pada perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.