Gus Ipul di Bojonegoro: Data Bansos Dimutakhirkan Tiap 3 Bulan, Tekankan Prinsip Obyektivitas Desa

Ringkasan Berita:

• Nama Program: Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
• Frekuensi Update: Setiap 3 bulan sekali (Triwulan).
• Basis Data: Penggunaan sistem desil (pemeringkatan ekonomi) untuk efektivitas program.

Laporan Wartawan Tribunjatim Network Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya penguatan akurasi dan pemutakhiran data sosial hingga tingkat desa agar negara benar-benar hadir bagi warga yang selama ini luput dari intervensi program pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama pilar-pilar sosial, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati, Rabu (21/1/2026).

Baca juga: Kontraktor Lokal Bojonegoro Curhat ke Bupati: Proyek Harus Ada Orang Dalam Meski Syarat Lengkap

Sistem Dinamis: Pemutakhiran Per Triwulan

Menurut Gus Ipul, DTSEN menjadi fondasi utama pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan sosial, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga perancangan program pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran.

“Dalam DTSEN sudah ada pemeringkatan mulai dari desil 1 sampai desil 10. Ini penting sebagai dasar pensasaran program,” ujar Gus Ipul.

Ia menekankan, data DTSEN tidak bersifat statis. Nantinya bakal dilakukan pemutakhiran secara berkala setiap 3 bulan sekali disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

"Pemutakhiran data akan dilakukan secara terus-menerus, dimutahirkan dalam 3 bulan sekali. Bisa jadi ada yang ditriwulan pertama dapat bantuan dan mungkin untuk selanjutnya tidak dapat, ini akan berjalan dinamis, sesuai kondisi nyata yang ada di masyarakat," sambungnya.

Gus Ipul juga mengajak seluruh kepala daerah hingga pemerintah desa untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadirkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam proses pengawasan.

Ia mendorong warga memanfaatkan aplikasi Cek Bansos sebagai sarana untuk memantau dan melaporkan ketidaksesuaian data penerima bantuan.

“RT, RW, kepala desa, dan pendamping sosial punya peran kunci. Kalau pendataan di desa akurat, maka kebijakan di tingkat pusat juga akan tepat,” tambahnya.

Saifullah berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dapat memperkuat kehadiran negara bagi warga yang paling membutuhkan, sekaligus memastikan program perlindungan sosial berjalan adil dan berkelanjutan.

Gus Ipul berharap kehadiran negara dapat semakin dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan, sekaligus memastikan program perlindungan sosial berjalan adil dan berkelanjutan.

Dilain sisi, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mewanti-wanti para kepala desa agar obyektif dan aktif dalam proses pendataan. Terlebih saat menyalurkan bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca juga: Pemuda Perantau Asal Sumsel Tewas Tertemper KA Gumarang di Bojonegoro

“Saya berpesan kepada seluruh kepala desa, penyaluran bansos harus mengacu pada data, bukan karena suka atau tidak suka. Data menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Wahono.

Ia menambahkan, seluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengamanatkan penyusunan program berbasis data, dengan DTSEN sebagai rujukan utama.

“Ada Inpres yang menjadi dasar kami bekerja berbasis data. DTSEN ini menjadi pijakan utama dalam perumusan kebijakan daerah, termasuk untuk seleksi siswa di Sekolah Rakyat, dan kebijakan lainnya," pungkasnya.