DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunker Luar Negeri, Alihkan Untuk Beasiswa Hingga Sembako Murah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat program-program yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata kepada kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh situasi ekonomi dan sosial saat ini.

“Kami ingin memastikan P-APBD 2025 benar-benar fokus pada program yang pro rakyat, seperti beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako,” kata Deni pada Kamis (4/9/2025).

Dalam pembahasan anggaran, DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati sejumlah prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program unggulan adalah beasiswa bagi pelajar dari keluarga kurang mampu.

“Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima yang bisa mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas  politisi PDI Perjuangan ini.

Selain itu, DPRD juga mendorong realisasi program pasar murah dan bantuan sembako, terutama menjelang akhir tahun ketika harga kebutuhan pokok cenderung meningkat.

“Pasar murah sembako dan bantuan sosial akan kita dorong, terutama pada triwulan terakhir tahun ini. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” ujarnya.

Komitmen DPRD Jatim untuk mendahulukan kepentingan masyarakat juga tercermin dari keputusan tegas untuk menghapus anggaran kunjungan kerja dan diklat ke luar negeri selama tahun 2025. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan tersebut sepenuhnya dialihkan untuk mendukung program-program rakyat.

“Memang anggaran kunjungan kerja/diklat LN untuk tahun ini kita hapuskan dan dialokasikan untuk kepentingan rakyat Jawa Timur,” tegas Deni.

Ia juga memastikan bahwa sepanjang tahun 2025, DPRD Jawa Timur tidak akan melakukan atau menganggarkan kunjungan kerja ke luar negeri.

“Yes, Fokus DPRD Jatim memang mengawal seluruh program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jatim untuk mengutamakan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Menurut Deni, program-program yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan tetap menjadi prioritas utama yang harus terus dikawal oleh DPRD.

“Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal,” lanjutnya saat menjelaskan pentingnya pelatihan bagi kepala desa dan pengurus koperasi sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

Tak hanya itu, Deni juga menggarisbawahi bahwa dalam pembahasan P-APBD Tahun 2025, tidak ada pengalokasian kenaikan gaji maupun tunjangan bagi anggota DPRD Jatim.

DPRD Jatim, lanjutnya, akan terus mengawasi pelaksanaan seluruh program agar tepat sasaran dan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Harapan kami, perubahan APBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas di Jawa Timur,” pungkasnya.