DPRD Tuban Merespon Aksi Mahasiswa, Siap Evaluasi Tunjangan: Tapi Tak Bisa Putuskan Sepihak

Poin Penting : 

• DPRD Tuban sikapi aksi unjuk rasa dari mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban pekan lalu
• Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban, M Miyadi mengaku bakal  menindaklanjuti aspirasi terkait tunjangan anggota 
• Setiap kebijakan yang menyangkut anggaran, termasuk tunjangan DPRD, harus sesuai regulasi yang berlaku

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban pekan lalu, DPRD Kabupaten Tuban menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tuban, M Miyadi, menurutnya salah satu tuntutan mahasiswa terkait tunjangan anggota DPRD Tuban akan menjadi bahan evaluasi dewan dengan Eksekutif dalam waktu dekat.

“Akan kita evaluasi, tentu mengacu pada produk undang-undang. Jadi semua ada aturannya, bukan semata-mata keinginan DPRD saja,” ujar Miyadi, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut anggaran, termasuk tunjangan DPRD, harus sesuai regulasi yang berlaku. DPRD tidak bisa menetapkan secara sepihak tanpa landasan hukum.

“Untuk itu, evaluasi tetap akan dilakukan, tapi acuannya tetap pada peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Baca juga: Pastikan Situasi Tetap Kondusif, Polisi Gelar Patroli Skala Besar Usai Demo Mahasiswa di Tuban

Sebelumnya, puluhan mahasiswa HMI dan GMNI Tuban melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Tuban, pada Rabu (3/9/2025).

Dalam salah satu tuntutannya para mahasiswa turut menyoroti besaran tunjangan DPRD Kabupaten Tuban yang dinilai perlu ditinjau ulang.