Sidoarjo Dapat Bantuan Jaringan Distribusi Gas Bumi 7.223 Sambungan Rumah, Untuk 2 Kecamatan

Poin Penting:

• Bupati Sidoarjo, Subandi, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM. 
• Sidoarjo mendapat bantuan jaringan distribusi gas bumi sebanyak 7.223 Sambungan Rumah (SR).
• Menurut Subandi, penggunaan jaringan gas jauh lebih ekonomis dibandingkan LPG 3 kg.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat bantuan jaringan distribusi gas bumi sebanyak 7.223 Sambungan Rumah (SR) dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM. 

Bantuan itu secara simbolis diterima langsung oleh Bupati Sidoarjo, Subandi, dari Kementrian ESDM di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Subandi bersama sejumlah daerah lain juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM. 

“Alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo mendapat bantuan sebanyak 7.223 SR untuk dua kecamatan, yakni Waru dan Kecamatan Candi. Ini langkah besar untuk masyarakat agar bisa merasakan energi yang lebih murah,” kata Subandi.

Dari Provinsi Jawa Timur, hanya Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang menerima bantuan itu.

Total bantuan jaringan gas bumi yang digelontorkan Ditjen Migas mencapai 115.264 Sambungan Rumah (SR). 

Kabupaten Sidoarjo mendapatkan bantuan jaringan gas sebanyak 7.223 SR, yang untuk warga di Kecamatan Waru dan Candi.

Menurut Subandi, penggunaan jaringan gas jauh lebih ekonomis dibandingkan LPG 3 kg.

Dalam satu bulan diperkirakan hanya membutuhkan biaya Rp 34.000. Ketika menggunakan LPG bisa menghabiskan 6 tabung LPG 3 Kg. 

Baca juga: Sidoarjo Terima 196.000 Blangko e-KTP, Layanan Cetak Kini di Seluruh Kecamatan

“Bagi masyarakat yang mendapat bantuan ini, kita ajak untuk bersama-sama mengelola dengan baik agar berjalan lancar, dan semoga ke depan mampu menopang perekonomian Sidoarjo,” tambahnya.

Dirjen Migas, Laode Sulaeman menjelaskan, pengerjaan proyek jaringan gas bumi ini dilakukan melalui skema kontrak dan dimulai pada  November 2025. 

"Pemerintah pusat berharap, dengan adanya MoU ini, pemerintah daerah segera menyiapkan berbagai aspek teknis maupun administratif agar pelaksanaan pembangunan berjalan tanpa hambatan," ujarnya. 

Kehadiran jaringan gas bumi ini bukan hanya untuk menekan biaya energi rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih, murah, dan berkelanjutan.