Sopir Angkot Tolak Rencana Bus Transjatim Malang Raya, DPRD Jatim Desak Dishub segera Cari Solusi

Poin Penting:

• Anggota DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari menanggapi penolakan sopir angkot terkait rencana Bus Transjatim Malang Raya.
• Harisandi mendorong agar hal ini dapat dilakukan komunikasi secara baik. 
• Dishub Jatim dinilai harus melakukan riset atau perhitungan terhadap jumlah sopir angkot yang terdampak.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kabar penolakan rencana Bus Transjatim Koridor Malang Raya oleh sejumlah sopir angkot, sampai di telinga anggota DPRD Jawa Timur.

Upaya komunikasi dan diskusi diharapkan terus dilakukan, agar tidak terjadi gesekan di masyarakat. 

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Harisandi Savari menjelaskan, pihaknya turut mendengar aspirasi penolakan yang disuarakan sopir angkot terkait Bus Transjatim di Malang Raya.

Harisandi mendorong agar hal ini dapat dilakukan komunikasi secara baik. 

"Beberapa poin penting yang harus diselesaikan secara bersama, baik dari pemerintah dalam hal ini Dishub Jatim dengan para sopir angkot. Misalnya, Dishub harus melihat data dampak ekonomi terhadap sopir angkot," kata Harisandi saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (19/9/2025). 

Menurut Harisandi, dampak semacam ini memang harus diukur.

Seperti, seberapa besar proyeksi penurunan pendapatan jika Bus Transjatim beroperasi di rute yang bersaing langsung.

Kedua, Dishub harus melakukan riset/perhitungan terhadap jumlah sopir angkot yang terdampak.

"Bisa juga melakukan skema kompensasi atau dukungan apa yang bisa diberikan," ujarnya. 

Baca juga: Dishub Jatim Tanggapi Penolakan Pembukaan Koridor Baru Bus Transjatim Malang Raya

Para sopir angkot memang takut pendapatan mereka turun karena kehadiran Bus Transjatim.

Mereka juga khawatir eksistensi trayek angkot makin terancam atau mati jika Transjatim diberlakukan penuh.

Dalam pandangan Harisandi, hal-hal semacam ini memang harus dilakukan komunikasi yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

Sehingga, DPRD Jatim kini mendesak agar Dishub mencari jalan keluar. Termasuk juga melakukan komunikasi dan sosialisasi baik soal rute, tarif, dan jadwal Transjatim.

"Rute Transjatim mana yang akan lewat Kota Malang dan seberapa banyak overlap dengan trayek angkot yang ada," pungkasnya.

Para sopir angkot sebelumnya menuntut dialog resmi sebelum kebijakan dijalankan karena khawatir program integrasi itu akan menghancurkan mata pencaharian pengemudi angkot.

“Kekhawatiran kami itu ya jelas nantinya akan menghancurkan rekan-rekan yang sampai hari ini ada. Angkot-angkot kan tidak berfungsi,” kata Ketua Forum Komunikasi Angkot, Stefanus Hari Wahyudi, Senin (15/9/2025).

Stefanus mengatakan, paguyuban sopir selama ini hanya mendapat informasi sekadar wacana melalui media soal peluncuran yang kabarnya akan dilaksanakan pada Oktober 2025.

Namun sampai kini belum ada pembicaraan resmi yang melibatkan perwakilan pengemudi.

“Kalau sekadar ngomong-ngomong pernah, tapi kan untuk secara resminya kita kan belum pernah diajak ngomong. Padahal kita dari pengemudi jalur ini belum pernah duduk bersama secara resmi membahas Transjatim ini,” ujarnya.