APBD Jatim 2026, DPRD Minta Pemprov Terus Gali Potensi PAD

Di sisi lain, peran BUMD dan sektor swasta didorong lebih aktif melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Sebagai langkah antisipatif, Banggar meminta Pemprov Jatim merancang strategi efisiensi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna merespons potensi penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Selain itu, Banggar juga memberikan rekomendasi strategis di sektor layanan publik dan kelembagaan. 

Pemprov Jatim didorong segera menyusun roadmap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar unit layanan, khususnya Rumah Sakit Kelas A milik pemprov, mampu mandiri secara pembiayaan dan lebih efisien dalam pengelolaan anggaran.

Sejalan dengan itu, Lilik menekankan dibutuhkan Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan Sister Hospital untuk menjamin mutu layanan kesehatan yang setara di seluruh rumah sakit daerah. 

Menyadari berakhirnya program TISTAS, Banggar menekankan pentingnya penguatan Peran Serta Masyarakat (PSM) dan mendesak agar regulasi pendukung segera diterbitkan untuk meningkatkan partisipasi publik. 

Terakhir, dengan adanya tren penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat pada 2026, Banggar mengingatkan agar setiap Komisi memastikan OPD mitra menyusun langkah efisiensi belanja yang konkret, sehingga kemampuan fiskal daerah tetap terjaga.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Adhy Karyono mengungkapkan, pihaknya telah menampung berbagai pendapat Banggar untuk R-APBD Jatim 2026.

Adhy menyambut baik, sebab pada akhirnya Banggar menyatakan R-APBD Jatim 2026 layak untuk dibahas lebih lanjut. 

"Tentu kita akan bersiap-siap OPD untuk rapat-rapat komisi mendalami masing-masing rancangan R-APBD. Tentunya kita berharap prosesnya berjalan sesuai dengan aturan dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan itu," jelas Adhy Karyono. 

Ia meyakini, penandatangan APBD Jatim 2026 bisa tepat waktu.

Sebagaimana budaya di Jawa Timur, gedok APBD ditarget 10 November. Adhy menilai kemungkinan untuk gedok 10 November masih memungkinkan. Namun, semua tentu bergantung pada rapat pembahasan. 

"Intinya rekomendasinya masih bisa kita terima ya bahwa kita harus mengoptimalkan pendapatan dan pengelolaan aset dan juga bagaimana kemandirian," ungkap Adhy.