APBD Jatim 2026, DPRD Minta Pemprov Terus Gali Potensi PAD

Poin Penting:

• Pendapatan daerah Jawa Timur mengalami stagnasi bahkan diproyeksi turun. 
• Berdasarkan nota keuangan gubernur yang disampaikan sebelumnya, pendapatan daerah dalam APBD Jatim 2026 diproyeksi Rp 28,26 triliun, sedangkan belanja daerah Rp 29,25 triliun. 
• Proyeksi penurunan pendapatan daerah harus menjadi peringatan dini atas penurunan kapasitas fiskal daerah di dalam membiayai setiap komponen belanja daerah. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tantangan pendapatan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2026 harus menjadi perhatian serius Pemprov Jawa Timur. 

Sebab, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan daerah mengalami stagnasi bahkan diproyeksi turun. 

Dorongan ini muncul dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda Penyampaian Pendapat Banggar atas Nota Keuangan Gubernur terkait Rancangan APBD 2026, Senin (22/9/2025).

Paripurna itu menjadi rangkaian pembahasan R-APBD Jatim 2026. 

Berdasarkan nota keuangan gubernur yang disampaikan sebelumnya, pendapatan daerah dalam APBD Jatim 2026 diproyeksi Rp 28,26 triliun, sedangkan belanja daerah Rp 29,25 triliun. 

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Lilik Hendarwati mengungkapkan, proyeksi penurunan pendapatan daerah harus menjadi peringatan dini atas penurunan kapasitas fiskal daerah di dalam membiayai setiap komponen belanja daerah. 

Banggar meminta agar dalam pembahasan APBD Jatim 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan komisi betul-betul memperhatikan ini. 

"Menelaah setiap potensi peningkatan PAD di tahun 2026, karena optimalisasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih di angka pertumbuhan 1,8 persen, dipandang Badan Anggaran belum pada performa yang layak," kata Lilik.

Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf dengan didampingi oleh jajaran wakil ketua.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa turut hadir secara langsung bersama OPD Pemprov Jawa Timur. 

Dalam penjelasan Lilik, Banggar merekomendasikan agar APBD 2026 diarahkan pada penguatan kemandirian fiskal melalui upaya maksimal penggalian potensi peningkatan PAD, termasuk dengan meninjau ulang proyeksi penerimaan pajak daerah yang dinilai terlalu rendah.

Baca juga: Komisi C DPRD Jatim Genjot Optimalisasi Kinerja BUMD, Saatnya Jadi Lokomotif Perekonomian Daerah

Selain itu, diperlukan kajian menyeluruh terhadap penerimaan retribusi dan pengelolaan aset daerah yang masih stagnan serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif dengan target kinerja yang jelas.

Banggar juga menekankan pentingnya peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD melalui pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pengawasan yang lebih efektif melalui pembentukan Pansus BUMD.