DPRD Bojonegoro Akan Panggil Pengelola SPPG, Soroti Dugaan Keracunan dan Keterlibatan Dewan di MBG

Poin penting:

• Program MBG menuai banyak keluhan dari masyarakat, termasuk dugaan makanan tidak layak hingga kasus keracunan.
• Tujuh siswa SDN Semanding diduga keracunan, empat di antaranya sempat dirawat intensif di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo.
• Kasus sebelumnya juga terjadi di Kecamatan Sumberrejo, di mana menu MBG dinilai tidak bergizi (hanya nasi goreng, tempe, dan 3 butir anggur).

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro menuai sorotan tajam dari DPRD setempat.

Hal ini, menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat, mengenai carut-marut pelaksanaan program, timbulnya korban hingga isu dugaan keterlibatan sejumlah anggota dewan dibalik suksesi pelaksanaan program tersebut. 

Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, menegaskan pihaknya akan segera memanggil seluruh pemilik dapur penyedia MBG serta stakeholder terkait. 

Langkah ini, kata Umar, dilakukan untuk mencari solusi sekaligus memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu berjalan sesuai tujuan, yakni menyehatkan generasi penerus bangsa.

"Kita berencana dalam waktu dekat bakal panggil semua pemilik dapur SPPG. Kami ingin memastikan agar pelaksanaan program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masayarakat dan anak-anak kita," tegas Umar, Kamis (25/9/2025).

Baca juga: Kondisi Terkini Siswa SD Semanding Bojonegoro Pasca Diduga Keracunan MBG

Politisi PKB itu tidak menampik isu yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam proyek MBG. 

Umar mewanti-wanti betul seluruh anggotanya agar tidak terafiliasi dengan program yang bersumber dari anggaran negara, baik APBD maupun APBN.

"Soal itu memang, sudah ramai, tetapi kita belum tahu pasti regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Meski demikian, saya mengimbau kepada seluruh anggota DPRD Bojonegoro yang berjumlah 50 orang untuk tidak ikut serta dalam proyek yang dibiayai negara,” tegasnya.

Bagi Umar, menjaga integritas lembaga legislatif adalah hal mutlak. Oleh karenanya dia tegas memberikan warning kepala jajarannya untuk tidak terlibat. 

Baca juga: BREAKING NEWS : 7 Siswa SD di Bojonegoro Dilarikan ke Rumah Sakit, Diduga Keracunan usai Santap MBG

“Meskipun aturan detailnya belum jelas, yang pasti anggota dewan tidak boleh berafiliasi langsung dengan proyek pemerintah, termasuk MBG," ujarnya.

Pelaksanaan pogram MBG di Bojonegoro belakangan menjadi buah bibir masyarakat. Teranyar, tujuh siswa SDN Semanding diduga keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut. Empat di antaranya bahkan sempat dirawat intensif di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Kecamatan Sumberrejo. Kala itu, menu MBG yang disajikan dinilai tidak layak, hanya berupa nasi goreng, tempe, dan tiga butir anggur untuk setiap siswa.